Tesis ini membahas tentang batasan-batasan suatu perbuatan pencemaran nama baik dapat dikategorikan masuk dalam delik pers dan batasan-batasan suatu perbuatan pencemaran nama baik dapat dikategorikan masuk dalam delik KUHP, faktor-faktor yang menjadi pembeda suatu perbuatan pencemaran nama baik dikategorikan masuk dalam delik pers atau dikategorikan masuk dalam delik KUHP serta penegak hukum dalam hal ini Mahkamah Agung RI mengukur suatu peristiwa pencemaran nama baik oleh pers sebagai suatu tindak pidana. Penelitian yang dilakukan sifatnya yuridis normatif yaitu penelitian berdasarkan sumber data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach), serta metode penelitian kepustakaan dan penelitian empiris. Mengenai data yang diperoleh, yaitu data dari Mahkamah Agung RI dianalisa dan disajikan secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa batasan-batasan suatu perbuatan pencemaran nama baik dapat dikategorikan masuk dalam delik pers diantaranya melanggar beberapa pasal tentang pencemaran nama baik dalam KUHP dan informasi yang diketahui umum merupakan pernyataan pikiran atau perasaan pelaku sehingga bertentangan dengan peran dan fungsi pers serta kode etik jurnalistik, sedangkan batasanbatasan suatu perbuatan pencemaran nama baik dapat dikategorikan masuk dalam delik KUHP diantaranya perbuatan melanggar pasal tentang pencemaran nama baik dalam KUHP, informasi yang diketahui umum merupakan pernyataan pikiran atau perasaan pelaku namun tidak berkaitan dengan peran dan fungsi pers serta kode etik jurnalistik. Salah satu faktor yang menjadi pembeda suatu perbuatan pencemaran nama baik dikategorikan masuk dalam delik pers atau dikategorikan masuk dalam delik KUHP adalah terletak pada metode penyelesaian setelah terjadinya perbuatan. Sedangkan Mahkamah Agung RI mengukur suatu peristiwa pencemaran nama baik oleh pers sebagai suatu tindak pidana dengan mengeluarkan Surat Edaran Nomor 13 Tahun 2008 tentang Meminta Keterangan Saksi Ahli.

---

This thesis is discuss about the limitations of a defamation action which can be categorized into the press offenses and the limits of a defamation action can be categorized into KUHP offenses, the factors that made the difference a defamation action categorized into the press offenses or KUHP offenses as well as law enforcement in this case the Supreme Court measure a defamation event by the press as a criminal offense. This thesis is conducted by normative juridis which based on secondary data source that is including primary legal materials, secondary, and tertiary, with the approach of legislation (statute approach) and the conceptual approach, as well as the method of literature research and empirical research. Regarding the data which acquired from the Supreme Court analyzed and presented in descriptive qualitative.

The results shows that the limitations of a defamation action can be categorized into the press offenses such as violating several articles about defamation in the KUHP and the information known by public is constitute state of mind or feelings is so contrary to the role of the offender and the function of the press and journalistic ethics , while the limits of a defamation action can be categorized into KUHP offenses of which actions violated article about defamation in the, KUHP commonly known information by public is a state of mind or feelings of the offender, but not related to the role and function of the press as well as the code of ethics journalism. One factor that made the difference a defamation action categorized into the press offenses or KUHP offenses is located on the method of completion after the act. While the Supreme Court measure an event defamation by the press as a crime by issuing Circular No. 13 year 2008 regarding Request The Expert Witness Testimony.