ABSTRAKPerkembangan teknologi informasi yang sangat pesat telah menciptakan peluang
baru bagi para teroris untuk menebarkan teror di cyberspace. Selain teror di
cyberspace, teknologi informasi juga memberi peluang akan tehnik-tehnik baru
terorisme di dunia nyata. Disisi lain, hukum melalui kebijakan kriminal sebagai
usaha rasional untuk menanggulangi kejahatan, dituntut untuk selalu responsif
dalam mengantisipasi kejahatan-kejahatan baru yang salah satunya adalah
cyberterrorism.Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif,
dengan tujuan penelitian untuk mengetahui kebijakan kriminal, yurisdiksi dan
kebijakan hukum pidana di masa datang dalam cyberterrorism di Indonesia.Dari
hasil penelitian ditemukan bahwa kebijakan kriminal terkait dengan
cyberterrorism menggunakan pendekatan penal dan non penal. Dengan
pendekatan penal meskipun secara spesifik aturan mengenai cyberterrorism
belum ada, pendekatannya bisa menggunakan aturan-aturan dalam KUHP
maupun di luar KUHP, dimana dalam putusan-putusan pengadilan terhadap
kasus-kasus cyberterrorism menggunakan aturan-aturan terkait dengan tindak
pidana terorisme.Sedangkan pendekatan non penal menggunakan pendekatan
budaya berupa kampanye internet sehat. Pengaturan mengenai cyberterrorism di
dalam hukum pidana Indonesia yang akan datang belum diatur secara spesifik.
Yurisdiksi dalam kasus cyberterrorism dilakukan berdasarkan aturan yang
tercantum di dalam KUHP dan di luar KUHP.Diharapkan adanya revisi terhadap
Undang-Undang Nomor.1 Prp Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Terorisme, dengan mencantumkan aturan kriminalisasi serangan terhadap
sistem komputer atau jaringannya atau informasi yang terkandung didalamnya
serta publikasi dan propaganda termasuk penyebaran rasa kebencian,
penghasutan, pemuliaan atau pemujaan terhadap terorisme, penyebaran ideologi
terorisme. Perlu ditingkatkannya kerjasama internasional, peran pemerintah untuk
mendorong penggunaan internet sehat, dan peningkatan kemampuan aparat
dalam penanganan cyberterrorism.
ABSTRACTThe rapid development of information technology has created new opportunities
for terrorists to spread terror in cyberspace. Besides terror in cyberspace,
information technology will also provide opportunities new techniques of
terrorism in the real world. On the other side , the law through criminal policy as
a rational attempt to solve crimes, are required to always responsive in
anticipation of new crimes, one of which is cyberterrorism. This research uses
normative legal research methods, in order to determine the criminal policy
research, the future criminal policy and law jurisdiction of cyberterrorism in
Indonesia. From the results of the study found that the criminal policies related to
cyberterrorism using penal and non-penal approach. With the approach of specific
penal although there are no rules about cyberterrorism, the approach could use the
rules in the Criminal Code as well as outside the Criminal Code, where the court
decisions on cases of cyberterrorism using the rules associated with criminal acts
of terrorism. While the non-penal approach using a cultural approach healthy
internet campaign. The regulation of cyberterrorism in the Indonesian criminal
code which would come not specifically regulated. Jurisdiction in the case of
cyberterrorism is based on the rules listed in the Criminal Code and the outside of
the Criminal Code. Expected that the revision of the Act of 2002 Nomor.1 Prp
About Anti-Terrorism, by stating the rules criminalizing attacks against computer
systems or networks or the information contained and also including publications
and propaganda spread hatred, incitement, glorification or worship of terrorism
T-Pdf Nur Ro is.pdf :: Unduh