Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fakta defisit perdagangan Indonesia secara keseluruhan pada tahun 2012. Secara substansif, defisit perdagangan Indonesia disebabkan oleh pilihan modernisasi pembangunan bagi negara sejak era pemerintahan Suharto. Penerapan agenda modernisasi ditunjukkan melalui implementasi ATC dan ACFTA. Kedua protokol perjanjian internasional menunjukkan kuatnya pengaruh modernisasi dari negara maju. Negara maju mendesain perencanaan pembangunan untuk negara Indonesia. Negara Indonesia memperoleh imbalan arus investasi asing. Paradigma modernisasi mengarahkan pada perubahan matriks kebijakan industri menjadi jasa dan keuangan. Industri tekstil nasional mengalami kemunduran. Modenisasi tidak mengubah struktur tradisional masyarakat. Struktur tradisional mendesain pembagian peran antara lelaki dengan perempuan. Perempuan diutamakan sebagai pekerja di ranah domestik. Modernisasi kemudian memindahkan perempuan ke industri tekstil nasional sejak era Suharto. Hanya saja, perspektif tradisional menyebabkan perempuan mengalami marginalisasi dalam hal pengupahan. Perempuan mengalami disparitas pendapatan dengan lelaki buruh. Konstruksi peran privat perempuan berlanjut hingga masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Penerapan otonomi daerah pada masa reformasi sejak tahun 1999 tidak mengubah paradigma pembangunan. Sebagai kerangka pemikiran yang menjadi pijakan teori, penelitian ini menggunakan teori atau paradigma Gender and Development. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan teknik mengumpulkan data dari Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, dan data-data literatur lainnya. Hasil penelitian ini menunjukkan kuatnya persepsi peran domestik untuk perempuan. Persepsi budaya mempengaruhi cara pandang negara, industri tekstil nasional, dan serikat buruh mengenai posisi perempuan dalam industri tekstil nasional. Marginalisasi ditunjukkan oleh kuatnya bias gender dalam proses politik perumusan upah. Negara pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono mendesain acuan indeks kebutuhan hidup layak sebagai acuan kebijakan upah. Hanya saja, desain tersebut tidak memperhatikan kenyataan adanya perbedaan gender, kondisi ekonomi, status marital, dan akses politik dari perempuan buruh.

---

This research is motivated by the fact about the Indonesian?s trade deficit in 2012. Indonesia's trade deficit is caused by modernization paradigm for this country development. Modernization option is demonstrated through the implementation of ATC and ACFTA. Both of this protocol shows the strong influence of the modernization agenda from the developed country. Developed countries are designing the development plans for Indonesia. Indonesian state is obtaining the benefits from foreign investment flows. Modernization paradigm leads to a change in the industry policy. National textile industry suffered a setback.

However, modernization is not changing the traditional structure of society. Traditional structure designs the division of roles between men and women. The Society preferred women as workers in the domestic sphere. Modernization then moves women into the national textile industry since the reign of Suharto. However, the traditional perspective led to marginalization of women in terms of wages. Women experiencing labor income disparity with men. Construction of private role of women continues to the reign of Susilo Bambang Yudhoyono. Implementation of regional autonomy since 1999 does not change the national development policy.

This study uses the theory or paradigm of Gender and Development. This study is using the qualitative methods. This thesis is collecting and analyzing the data from the Ministry of Industry, Ministry of Commerce, and other literature data.

Results from this thesis are showing the strong perceptions of the role of the domestic sphere for women. Cultural perceptions are affecting about how the state, the national textile industry, and trade unions regarding the position of women in the national textile industry. Marginalization is shown in the wage formulation process. The reign of Susilo Bambang Yudhoyono has design the good living index as the foundation of the wage policy. However, this design from the government is ignoring the fact about the gender difference, economic condition, marital status, and the political access from the women worker.