ABSTRAK
Keberadaan lembaga penahanan sering juga disebut sebagai salah satu upayapaksa dalam proses penegakan hukum pidana sering dianggap sebagai sebuah ”anecessary evil” atau hal yang menyakitkan namun tetap diperlukan dan tidakdapat dihindari. Upaya untuk membatasi agar penahanan benar-benar digunakansebagai sebuah upaya terakhir (last resort) pada dasarnya tidak cukup dengansebatas mengatur secara ketat mengenai syarat-syarat dapat dilakukannyapenahanan, melainkan harus diimbangi dengan sebuah mekanisme pengawasanyang efektif untuk menjamin bahwa berbagai syarat-syarat tersebut dipatuhi olehaparat penegak hukum dalam menerapkan kewenangannya. Peran pengadilanmenjadi sangat penting untuk menjamin bahwa kepentingan dan kebutuhan untukmelakukan penahanan dipertimbangkan secara obyektif dan bukan semata-matabersandar pada aspek subyektifitas dari instansi yang melakukan penahanantersebut. Permasalahan menjadi menarik mengingat dengan dianutnya prinsipdiferensiasi fungsional dalam KUHAP, maka masing-masing lembaga penegakhukum berwenang untuk melakukan penahanan sesuai dengan tingkatanpemeriksaannya masing-masing. Namun demikian, terlepas dari pemisahan secarategas berbagai fungsi tersebut, KUHAP juga mengatur sebuah mekanisme lainyang dapat difungsikan sebagai bentuk pengawasan terhadap penggunaanpenahanan pra persidangan, yaitu melalui mekanisme perpanjangan penahanan.Tesis ini akan berupaya untuk mengupas mengenai keberadaan lembagaperpanjangan penahanan sebagai pengawasan terhadap penahanan prapersidangan, termasuk kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam aturanmengenai perpanjangan penahanan dalam KUHAP seta bentuk pengawasanterhadap penahanan pra persidangan dalam Rancangan Undang-Undang HukumAcara Pidana yang saat ini sedang dibahas di parlemen.

---

ABSTRACT
The existence of the detention as an effort in the process of criminal lawenforcement is often regarded as a "a necessary evil", which is painful yetnecessary and unavoidable. Efforts to limit the use of pre trial detention as the lastresort is not enough basically by strictly regulate the conditions of detention, butmust be balanced with an effective monitoring mechanism to ensure that the termsand conditions is observed by law enforcement officers in applying its authority.Role of the courts is essential to ensure that the interests and needs to make anarrest and detention to be considered objectively and not solely rely on thesubjectivity aspect of the agency making the arrest. Issues have becomeparticularly attractive given the espoused principles of functional differentiation inKUHAP (The Book of Criminal Procedure Code of Indonesia), the respective lawenforcement agencies are authorized to issue detention order in accordance toeach level. Nevertheless, in spite of the strict separation of these functions, theCriminal Procedure Code also regulates a mechanism that may be used as a formof control over the use of pre-trial detention, the detention extension mechanism.This thesis will attempt to strip the existence of an extension detention mechanismas supervision of pretrial detention, including the weaknesses of extensiondetention mechanism according to KUHAP (The Book of Criminal ProcedureCode of Indonesia) and also about the form of supervision of pretrial detentionaccording to Criminal Procedure Code Draft which is currently being discussed inthe House.