ABSTRAK
Penulisan tesis ini merupakan penelitian hukum normatif (yuridis-normatif) dengan metodekualitatif yang didasarkan pada sistem library research dan field research dalam pengumpulandata. Selanjutnya data yang terkumpul diolah dan dituangkan dalam data deskriptif analisis.Kebijakan kriminal merupakan upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan yang dapatditempuh dengan cara penal dan non penal. Kebijakan kriminal juga berlaku dalampemberantasan tindak pidana korupsi. Terkait dengan kerugian negara akibat tindak pidanakorupsi diterapkan ketentuan tentang pidana tambahan pembayaran uang pengganti yangawalnya diatur dalam ketentuan lama Pasal 34 huruf c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971dan kemudian diubah dengan Pasal 18 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999,diharapkan mampu untuk mencegah atau menanggulangi kejahatan tindak pidana korupsi. Akantetapi, karena ketentuan pidana tambahan pembayaran uang pengganti yang terlalu singkatsehingga sulit dilaksanakan. Hal tersebut tergambar dalam perkara Ahmad Dadang, Kamaludin,Endang Suhendar dan Kunkun Kurniadi yang menjadi studi kasus dalam penulisan tesis ini.Penggunaan sistem pembebanan pembayaran uang pengganti secara tanggung rentengmerupakan persoalan pertama. Istilah tanggung renteng tidak dikenal dalam ranah pidana dansebenarnya masuk dalam privatrecht. Disisi lain, efek penerapan pidana yang salah dan tidakdipergunakannya yurisprudensi sebagai bahan pertimbangan untuk memutus perkarakorupsi dengan penyertaan mengakibatkan terjadinya disparitas dalam putusan pidana tambahanuang pengganti. Eksekusi terhadap putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukumtetap menjadi sulit untuk dilaksanakan dimana upaya pengembalian kerugian negara tidakdilaksanakan dengan benar dan maksimal karena hanya mampu membayar sebagian pidanatambahan uang pengganti yang dijatuhkan. Upaya terakhir yang dilakukan adalah melakukanpenagihan uang pengganti dengan mengoptimalkan kinerja dari Jaksa Pengacara Negara.

---

ABSTRACT
This thesis is a study of normative legal (juridical-normative) with a qualitative method which isbased on the system of library research and field research in data collection. Furthermore, thedata collected is processed and reflected in the descriptive data analysis. Criminal policy is toprevent and control crime can be reached by way of penal and non-penal. Criminal policy alsoapplies in the eradication of corruption. Associated with the loss of the country due to corruptionof the criminal provisions apply additional compensation payment which was originally set inthe old provisions of Article 34 letter c of Law No. 3 of 1971 and subsequently amended byArticle 18 letter b of Law No. 31 of 1999, is expected able to prevent or solve crimes ofcorruption. However, due to additional penal provisions for compensation is too short sodifficult to implement. This is illustrated in the case of Ahmad Dadang, Kamaludin, EndangSuhendar and Kunkun Kurniadi that became a case study in this thesis. The use of loadingsystem for compensation jointly and severally a first issue. The term joint liability is notrecognized in the criminal realm and actually go inside privatrecht. On the other hand, the effectof the application of criminal wrong and failed to use jurisprudence as consideration for decidingcases of corruption by inclusion resulted in a disparity in the criminal verdict additionalcompensation. Execution of court decisions that have permanent legal force be difficult toenforce the return loss of the state where the effort is not implemented properly and as onlyafford to pay some extra money penalty imposed replacement. The last attempt to do is performbilling reimbursed by optimizing the performance of the State Attorney.