ABSTRAK
Upaya aparat penegak hukum dalam mengungkap suatu kejahatan tentunya akanberbicara mengenai pembuktian yang dimiliki oleh penyidik atau penuntut umum.Permasalahan seputar kekurangan atau minimnya saksi selalu menjadipermasalahan yang klasik apabila berhadapan dengan kasus-kasus yangmelibatkan organisasi kejahatan yang terorganisir. Peranan “orang dalam” dalamorganisasi tersebut dinilai mempunyai potensi yang cukup signifikan untukmembuka lebih jauh tabir kejahatan yang terjadi. Konsep whistleblower danjustice collaborator diyakini merupakan salah satu terobosan dalampengungkapan suatu kejahatan yang bersifat sistematis dan terorganisir.Whistleblower dan justice collaborator pada dasarnya merupakan konsepprotection of witness dalam UNCAC yang melibatkan seorang pelapor atau saksiyang juga terlibat dalam suatu tindak pidana. Permasalahan menjadi kompleksbilamana mereka tidak bersedia untuk memberikan informasi atau keteranganberkenaan dengan tindak pidana yang bersangkutan, mengingat potensi ancamandan intimidasi yang rentan diterima oleh mereka. Tujuan penelitian ini adalahuntuk mengetahui bagaimana kedudukan whistleblower dan justice collaboratordalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, mengetahui fungsipemberian perlindungan terhadap whistleblower dan justice collaborator dalamupaya mengungkap kejahatan, dan mengetahui bentuk perlindungan yangdilaksanakan oleh LPSK. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalahyuridis normatif. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa konsepwhistleblower dan justice collaborator tidak diadopsi secara utuh oleh Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, namun tetap mengakui kedudukanwhistleblower sebagai pelapor dan justice collaborator sebagai saksi pelaku yangbekerjasama yang harus dilindungi. Fungsi pemberian perlindungan ini adalahsebagai strategi agar mereka bersedia mengungkap lebih jauh suatu kejahatan.Sedangkan bentuk perlindungan yang diberikan adalah perlindungan fisik, psikis,perlindungan hukum dan penanganan secara khusus. Pemberian perlindungan inidiharapkan sebagai upaya dalam pemenuhan hak-hak whistleblower dan justicecollaborator yang berpartisipasi dalam proses penegakan hukum.

---

ABSTRACT
The efforts of law enforcement authorities in revealing offences will certainlyaddress about evidentiary held by investigators and prosecutors. Issues aroundlacks of witnesses have always been classic issues when dealing cases oforganized crime. The role of “insider” is considered has significant potential forrevealing further about the offences. Concept of whistleblower and justicecollaborator is considered as one of the breakthroughs in revealing organizedoffences. Whistleblower and justice collaborator are basically a protection ofwitness concept in UNCAC that involves a reporting person or witnesses involvedin crimes. The problem becomes complex when they are not willing to givetestimonies or information related to the offences, considering potential andintimidation threats that are vulnerable accepted by them. The objectives of thisresearch are to find out the standing of whistleblower and justice collaborator inWitness Protection Act of 2006, to find out the function of providing protectionfor whistleblower and justice collaborator to reveal offences, and to find outforms of protection carried by LPSK. The method used in this research isnormative legal. The results of this research is that concept of whistleblower andjustice collaborator are not fully adopted by Witness Protection Act of 2006, butstill acknowledged the standing of whistleblower as a reporting person and justicecollaborator as cooperative offenders who should be protected. The function ofproviding protection is as a strategy that they are willing to reveal further a crime.While the forms of the protection provided are protection of physical,psychological, legal protection and special measures. This protection is expectedas an effort to fulfill whistleblower and justice collaborator rights whoparticipated in law enforcement process.