UI - Tesis Membership :: Kembali

UI - Tesis Membership :: Kembali

Harmonisasi peraturan perundang-undangan pengelolaan kawasan perbatasan berdasarkan keadilan sosial = Harmonization of border area management regulation based on social justice principles

Asrul Ibrahim Nur; Fitriani Ahlan Sjarif, supervisor; Simatupang, Dian Puji Nugraha, examiner; Muhamad Ramdan Andri Gunawan Wibisana, examiner (Universitas Indonesia, 2013)

 Abstrak

Penelitian ini membahas tentang harmonisasi peraturan perundang-undangan pengelolaan kawasan perbatasan berdasarkan keadilan sosial. Permasalahan yang diangkat adalah bertujuan untuk menguraikan bentuk disharmoni peraturan perundang-undangan pengelolaan kawasan perbatasan di Indonesia dan menguraikan harmonisasi peraturan perundang-undangan pengelolaan kawasan perbatasan berdasarkan keadilan sosial. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statue approach) dan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat ketidakharmonisan antar peraturan perundang-undangan pengelolaan kawasan perbatasan ditinjau dari aspek kebijakan pembangunan wilayah dan aspek kelembagaan. Implikasinya adalah kebijakan pembangunan wilayah yang tidak fokus serta terlalu banyaknya lembaga yang mengelola kawasan perbatasan. Harmonisasi dilakukan dengan mengedepankan penyelesaian isu strategis dan mengedepankan pemerataan kesejahteraan. Cara mengharmonisasikan dapat dilakukan dengan executive review, legislative review, dan judicial review.

This research discusses about harmonization of border area management regulation based on social justice principles. Problems raised are intended to describe the form of disharmony area management regulation in Indonesia and elaborate harmonization of border area management regulation based on social justice principles. Research methods used is a normative juridical by statue approach and approach. The results showed that there is disharmony between the regulation of border area management in terms regional development policy aspects and institutional aspects. The implication is that regional development policies are not focused and too many institutions that manage the border area. Harmonisation conducted by promoting the completion of the strategic issues and promote wealth distribution. How to harmonize to conducted with executive, legislative, and judicial review.

 File Digital: 1

Shelf
 T35679-Asrul Ibrahim Nur.pdf :: Unduh

LOGIN required

 Metadata

Jenis Koleksi : UI - Tesis Membership
No. Panggil : T35679
Entri utama-Nama orang :
Entri tambahan-Nama orang :
Entri tambahan-Nama badan :
Program Studi :
Subjek :
Penerbitan : Depok: Universitas Indonesia, 2013
Bahasa : ind
Sumber Pengatalogan : LibUI ind rda
Tipe Konten : text
Tipe Media : unmediated ; computer
Tipe Carrier : volume ; online resource
Deskripsi Fisik : xiv, 237 pages : illustration ; 28 cm
Naskah Ringkas :
Lembaga Pemilik : Universitas Indonesia
Lokasi : Perpustakaan UI, Lantai 3
  • Ketersediaan
  • Ulasan
  • Sampul
No. Panggil No. Barkod Ketersediaan
T35679 15-21-169926612 TERSEDIA
Ulasan:
Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 20348774
Cover