ABSTRAK
Tesis ini membahas mengenai penerapan ketentuan hukum yaitu pasal 207Undang - Undang No. 23 Tahun 2007 Tentang Perkeretaapian yangmenyatakan“bahwa setiap orang yang tanpa hak berada di dalam kabin masinis,di atap kereta, di lokomotif, di gerbong, atau di bagian kereta yangperuntukannya bukan untuk penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan dan/ataupidana denda paling banyak Rp.15.000.000,-“”. Metode yang dipergunakan yaituyuridis empiris. Dalam hal ini PT. Kereta Api Indonesia Commuter LineJabodetabek selaku operator telah berusaha dengan berbagai cara dan tindakannyata yang sifatnya persuasif guna menghimbau para penumpang yang tidak taatpada ketentuan yang berlaku. Upaya yang dilakukan salah satunya dengan selalumemberikan sosialisasi melalui berbagai media massa maupun komunikasikepada para pengguna jasa kereta rel listrik commuterline Jabodetabek. Untukproses penegakan hukum bagi yang melanggar ketentuan pasal 207 Undang-Undang No. 23 Tahun 2007, memang belum bisa diterapkan mengingat kondisisosial masyarakat yang menggunakan moda transportasi ini. Sehingga diperlukankoordinasi semua pihak, khususnya pengguna kereta rel listrik Jabodetabek untuksadar hukum demi keselamatan, ketertiban dan kenyamanan bersama.

---

ABSTRACT
This thesis discusses the application of the legal provisions of article 207 of Law -Law No. 23 Year 2007 on Railways which stated "that any person who withoutright inside the cab driver, on the roof of the train, in the locomotive, in wagons,or on the train is not intended for passengers as referred to in Article 183paragraph (1), shall be punished with imprisonment of three (3) months and / or amaximum fine of Rp15.000.000, - "". The method is empirical jurisdiction. In thiscase PT. Indonesian Railway Line Commuter Jabodetabek as operators have triedin various ways and concrete actions that are persuasive appeal to passengers whodo not obey the regulations. Efforts are made either by always providingsocialization through various mass media and communication services to userscommuterline Jabodetabek electric train. For the law enforcement process forthose who violate the provisions of article 207 of Law No. 23 of 2007, has yet tobe implemented due to the social conditions of the people who use this mode oftransportation. So that the necessary coordination of all parties, especially theJabodetabek electric train users to be aware of the law for the sake of safety, orderand comfort together.