UI - Tesis Membership :: Kembali

UI - Tesis Membership :: Kembali

Tanggung jawab pemilik kapal dan pencarter kapal terhadap perbuatan melanggar hukum oleh nakhoda dalam suatu musibah kapal berdasarkan peraturan perungan-undangan = Responsibilities of ship owner and charterer towards the tort of the master on the marine accident based on the prevailing laws / Edwin Anggadinata Wirtadjaja

Edwin Anggadinata Wirtadjaja; Rosa Agustina, supervisor; Tri Hayati, examiner; Tjip Ismail, examiner ([Publisher not identified] , 2013)

 Abstrak


Dalam kegiatan perdagangan nasional dan internasional yang semakin berkembang
menjadikan pengangkutan barang melalui laut memegang peranan yang penting dalam
penyelenggaraan pengangkutan laut, pengangkutan barang melalui laut melibatkan
banyak pihak. Pencarter Kapal dan Pemilik Kapal merupakan suatu pihak yang selalu
ada di dalam perjanjian carter kapal. Perjanjian carter kapal memegang peranan penting
dalam mengatur mengenai tanggung jawab kedua belah pihak pada keseluruhan proses
pengangkutan. Termasuk pula kewajiban pihak-pihak yang terkait, seperti tindakan apa
saja yang dapat atau tidak dapat dilakukan oleh nakhoda. Berkaitan dengan penulisan
hukum yang dilakukan, ketika timbul permasalahan mengenai tindakan nakhoda yang
melakukan perbuatan melanggar hukum dengan tidak mengikuti perintah pencarter
kapal, maka para pihak harus merujuk pada perjanjian carter yang digunakan serta
peraturan perundang-undangan terkait. Metode pendekatan yang digunakan dalam
penelitian ini adalah pendekatan yuridis normative yang menitikberatkan pada data
sekunder dan data kepustakaan sebagai sumber utama serta hukum positif yang berlaku, antara lain konsep-konsep pengangkutan laut, teori-teori tanggung jawab para pihak dalam perjanjian carter, serta Hague Visby Rules 1968 dan Kitab Undang-Undang
Hukum Dagang.
ABSTRACT
The carriage of goods by sea in national and international scope nowadays is rapidly
growing as a result of commercial business that is also developing. There are many
parties involve in the process. In most of the charterparty, shipowener and charterer
were existed. The charterpary itself holds a significant part of the whole process, as it
stipulates both parties’ responsibilities and the ship’s master duty within the agreement.
In relation with this project, when there is a problem arising out of tort by the master,
then the shipowner and the charteret must refer to the charterparty and to the prevailing
laws. The method of this final project is a normative juridical, which emphasize on the
secondary data and literature study as its primary source and also the governing law and regulation. These data would be in the form of concepts in shipping law, responsibilities and liabilities of parties within charterparty theories, as well as Indonesian Commercial Code and the Hague Visby Rules 1968.

 File Digital: 1

Shelf
 T35293-Edwin Anggadinata Wirtadjaja.pdf :: Unduh

LOGIN required

 Metadata

Jenis Koleksi : UI - Tesis Membership
No. Panggil : T35293
Entri utama-Nama orang :
Entri tambahan-Nama orang :
Entri tambahan-Nama badan :
Program Studi :
Subjek :
Penerbitan : [Place of publication not identified]: [Publisher not identified], 2013
Bahasa : ind
Sumber Pengatalogan : LibUI ind rda
Tipe Konten : text
Tipe Media : unmediated ; computer
Tipe Carrier : volume ; online resource
Deskripsi Fisik : x, 78 pages : illustration ; 28 cm + appendix
Naskah Ringkas :
Lembaga Pemilik : Universitas Indonesia
Lokasi : Perpustakaan UI, Lantai 3
  • Ketersediaan
  • Ulasan
  • Sampul
No. Panggil No. Barkod Ketersediaan
T35293 TERSEDIA
Ulasan:
Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 20348834
Cover
 Lihat juga