Tesis ini membahas mengenai legalitas dan tata cara penyusunan Petunjuk Pelaksanaan yang ideal di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara. Latar belakang penyusunan tesis ini adalah adanya beberapa Petunjuk Pelaksanaan di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara yang belum dilaksanakan secara maksimal, sehingga diragukan sifat mengaturnya. Hal ini berakibat adanya perbedaan pendapat tentang format Petunjuk Pelaksanaan. Pendapat pertama, menyatakan bahwa Petunjuk Pelaksanaan perlu diubah dalam bentuk pasal-pasal atau ditetapkan tanpa Peraturan Menteri. Pendapat kedua, menyatakan bahwa Petunjuk Pelaksanaan tetap merupakan Lampiran Peraturan Menteri dan tidak mungkin dituangkan dalam bentuk pasal-pasal. Setelah dianalisis dan dikaji secara teoritis, Petunjuk Pelaksanaan merupakan salah satu bentuk aturan kebijakan/beleidsregels/policy rules yang bersifat mengatur dan dasar kewenangan pembentukannya adalah freies ermessen/discretionary power. Sehingga Petunjuk Pelaksanaan memiliki dasar legalitas yang jelas dan wajib dilaksanakan di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara. Sedangkan tata cara penyusunan Petunjuk Pelaksanaan yang ideal di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara adalah sesuai dengan format yang telah diatur dalam Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah. Sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2012, Petunjuk Pelaksanaan disahkan dengan Peraturan Menteri yang hanya terdiri dari beberapa pasal. Format Petunjuk Pelaksanaan dapat ditentukan oleh instansi yang wewenang, tugas, dan fungsinya merumuskan kebijakan di bidang tata laksana pemerintahan.

---

This thesis discusses the legality and procedures for the preparation of an ideal Implementation Guidelines of the Ministry of the State Secretariat. Background preparation of this thesis is the implementation of a Directive of the Ministry of the State Secretariat who has not been fully implemented, so it is doubtful nature of the set. This resulted in a difference of opinion about the format Implementation Guidelines. The first opinion, stated that the Operations Manual needs to be changed in the form of the articles or assigned without regulation. The second opinion, stated that the Operations Manual Appendix regulation remains an unlikely and poured in the form of chapters. Having analyzed and studied theoretically, Implementation Guidelines is one form of policy rules/beleidsregels/policy rules that are set up and the basic authority of its formation is freies ermessen/discretionary power. So that the Implementation Guidelines have a clear legal basis and must be implemented in the Ministry of the State Secretariat. While the procedure for the preparation of an ideal Implementation Guidelines of the Ministry of the State Secretariat is in accordance with the format set out in the Guidelines for the Official Scripts Government Agencies. From 2006 until 2012, Implementation Guidelines approved by Ministerial Regulation which only consists of a few chapters. Format Implementation Guidelines can be determined by the authority having powers, duties, and functions to formulate policies in the field of governance.