ABSTRAK
Hubungan antara penyidik dan penuntut umum dalam penanganan perkaradijembatani dengan prapenuntutan. Dalam prapenuntutan ini tidak ada batasanberapa kali bisa terjadi bolak-balik hasil penyidikan antara penyidik denganpenuntut umum. Dampaknya adalah menumpuknya perkara tindak pidana diKejaksaan. Sehingga terjadi ketidakpastian hukum baik bagi tersangka maupunkorban, hal inilah yang akan dilihat dalam perspektif hak asasi manusia.Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan desain preskriptif. Hasilpenelitian menyimpulkan prapenuntutan tidak dilakukan secara maksimal olehpenuntut umum karena ketidaktegasan penuntut umum menyikapi suatu perkara.Karenanya perlu ketegasan penuntut umum dalam menyatakan sikap terhadapsuatu perkara yang didukung oleh standar operasional prosedur, dengan demikiankepastian hukum sebagai salah bentuk satu hak asasi manusia akan dapatdiperoleh oleh korban maupun tersangka.

---

ABSTRACT
The relation between investigators and prosecutors in case handling abridged withpre-prosecution. In this pre-prosecution there is no limit how many times cancome back and forth between certified the results of the investigation by thepublic prosecutor. The implications of this is the build up the matter of a criminaloffense in prosecutor ' s office. So happen uncertainty law good for the suspect, aswell as victims these matters would be seen in perspective human rights. Thisresearch is research juridical normative with a design prescriptive. The results ofresearch concludes pre-prosecution not carried out optimally by the publicprosecutor because indecisiveness prosecutors due to a cause. Therefore need toexplicitness prosecutors in declaring attitude toward a cause that is powered bystandard operating procedures, thus legal certainty as any the form of a humanrights will be obtained by the victim, and suspect.