Perkembangan korporasi di Indonesia dalam waktu singkat menjadi sangat cepat dan pesat karena sifatnya yang sangat ekspansif menjangkau seluruh wilayah bisnis yang mempunyai kemampuan untuk tumbuh dengan subur dan mendatangkan keuntungan. Hal lain ditandai juga dengan peranan oleh pemerintah melalui peraturan-peraturan yang memberikan kemudahan berusaha dan fasilitas lainnya.Korporasi sebagai pelaku kejahatan dan tindak pidana Korupsi sebagai sebuah delik harus dilihat dalam kerangka pembangunan berkesinambungan. Korupsi telah mempengaruhi kehidupan ketatanegaraan serta merusak sistem perekonomian dan masyarakat dalam skala besar sehingga tidak dapat lagi digolongkan sebagai kejahatan biasa, melainkan telah menjadi kejahatan luar biasa (extra ordinary crime).Masalah pokok dalam tesis ini adalah masalah kebijakan hukum pidana dalam formulasi aturan pemidanaan (Pertanggungjawaban pidana) korporasi dalam tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh PT. Duta Graha Indah, Tbk. dalam perkara Wisma Atlit yang perkaranya banyak menarik perhatian di Indonesia, maka penelitian yang dilakukan sifatnya yuridis normatif yaitu penelitian berdasarkan sumber data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual serta metode penelitian kepustakaan dan penelitian empiris.Dari hasil penelitian ditemukan bahwa dalam formulasi aturan pemidanaan (pertanggungjawaban pidana) korporasi dalam tindak pidana korupsi terdapat kelemahan-kelemahan yang sebenarnya tetap bisa disiasati sehingga penegakkan hukum tidak seperti bersifat tebang pilih. Namun kedepan diharapkan banyak pembaruan dan penambahan atau penyempurnaan aturan sehingga tidak menimbulkan kesimpangsiuran penafsiran, yang akan berpengaruh pada aplikasinya oleh para penegak hukum.

---

Corporate developments in Indonesia in a short time became very quick and fast because it is very expansive reach all areas of the business that has the ability to thrive and be profitable. Another thing is also characterized by the role of government through regulations that provide ease of doing business and other facilities.Corporations as criminals and corruption as a criminal offense must be viewed within the framework of sustainable development. Corruption influenced state life and destructed economic and society system in a large scale, hence, no longer it may be grouped as an ordinary crime but should be granted as an extraordinary crime.Main problem of this theses are the problem of criminal law policy incriminal regulation formula (criminal responsibility) of corporation in corruption criminal action, committed by PT. Duta Graha Indah Tbk. in the case of "Wisma Atlit" that this case attracted much attention in Indonesia, so this thesis is conducted by normative juridis which based on secondary data source that is including primary legal materials, secondary, and tertiary, with the approach of legislation (statute approach) and the conceptual approach, as well as the method of literature research and empirical research.Research resulted that there are some weaknesses on the formulation ofcriminal regulation (criminal responsibility) of corporation in corruption that are actually still be circumvented so that law enforcement is not as discriminately. In the future we expected a lot of updates and additions or improvements rules so as to avoid the confusion of interpretation, which will affect the application by law enforcement.