ABSTRAK
Penelitian ini difokuskan kepada keberadaan premisse dalam akta notaris. Dimanapremisse akta notaris tidak diatur dalam Pasal 38 UUJN sebagai bagian dalamsuatu akta notaris. Namun dalam praktik notaris, hampir semua akta notarismemuat premisse pada bagian setelah komparisi dan sebelum isi akta. Dan tidakjarang kita temukan kasus dimana premisse yang keberadaannya tidak diaturundang-undang tersebut memberikan keterangan yang tidak sesuai dengan faktayang terjadi dan Notaris dijadikan pihak yang dituntut pertanggungjawabannyaatas akta yang dibuatnya. Selain itu juga timbul pertanyaan mengenai akibathukum bagi akta yang bersangkutan apabila suatu akta notaris tidak memuatpremisse atau memuat premisse yang keterangannya tidak sesuai dengankenyataan yang terjadi. Dari hal tersebut diambil dua rumusan masalah yaknimengenai keberadaan premisse dalam akta notaris dan tanggung jawab notarisapabila keterangan yang tercantum dalam premisse tidak sesuai dengan fakta.Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif denganmenggunakan studi kepustakaan yang bersifat yuridis normatif. Dari hasilpenelitian diketahui bahwa akta notaris yang tidak memuat premisse tetapmerupakan akta otentik. Namun dalam praktiknya, premisse bukan hanya sekedarberperan menguraikan latar belakang dibuatnya akta yang bersangkutan, namununtuk beberapa akta, premisse menentukan terbentuk atau tidaknya suatuperjanjian. Premisse akta notaris yang tidak mencantumkan keterangan yangsesuai dengan fakta akan tetap diterima sebagai suatu keterangan yang benar,sampai ada pihak yang dapat membuktikan sebaliknya. Hal ini dapatmengakibatkan akta tersebut mempunyai kekuatan di bawah tangan dan dapatdituntut pembatalan oleh pihak yang merasa dirugikan. Dan disini tanggung jawabnotaris dinilai, apabila berkaitan dengan premisse tersebut, notaris tidakmenjalankan jabatan sesuai dengan peraturan yang ada, maka notaris dapatdikenai sanksi perdata, administratif, etika, bahkan sanksi pidana.

---

ABSTRACT
This study focused on the existence of premisse within notarial deed. Wherepremisse is not regulated in Article 38 UUJN as part of a notarial deed. But innotary practice, almost all notary deed contains premisse in parts after comparitieand before the contents of the deed. And it is not uncommon to find cases wherethe position of premisse, which is not set by the law, provide an information thatdoes not in accordance with the facts that occurred, and as result, the Notary heldaccountable as the parties who made the deed. It also raised questions about thelegal effect of the deed in question, in the event of the deed does or does notcontain premisse with a statement that does not match the fact that occurred. Fromthis fact, taken two problem formulation, which is about the existence of thepremisse in a notary deed, and the liability/responsibility of the notary if theinformation contained in premisse inconsistent with the facts. This study usesnormative legal research method using normative juridical library research. Fromthe survey results, revealed that the notary deed which does not contain a premisseremains an authentic deed. However, in practice, premisse not only plays a role onoutlining the background of how the deed in question was made, but for somedeed, premisse determine whether or not an agreement is formed. Premisse of thenotary deed which does not include the information in accordance with the factswill still be accepted as a true statement, until there are those who can proveotherwise. This can result in the deed has the underhand power and thecancellation can be prosecuted by parties who feel aggrieved. And theresponsibilities of notaries will be assessed here, if it is associated with thepremisse, the notary does not execute the function of a public notary inaccordance with the existing regulations, then notary may subject to civilpenalties, administrative, ethical, even criminal sanctions.