ABSTRAK
Pada tahun 1996 Indonesia telah mengesahkan Liability Convention yaituKonvensi PBB yang mengatur mengenai tanggung jawab yang diemban olehnegara atas kerugian yang disebabkan oleh kegiatan dan aktivitaskeantariksaannya. Arti dari pengesahan ini adalah bahwa negara Indonesia secarasukarela mengikatkan diri pada hukum perjanjian internasional tersebut sehinggamenimbulkan hak dan kewajiban yang melekat pada Indonesia. Kewajiban yangdimaksud adalah bahwa negara berkewajiban untuk bertanggung jawab secarainternasional terhadap seluruh kegiatan keantariksaan yang dilakukan oleh badanbadanpemerintah maupun non pemerintah dalam wilayah yurisdiksinya, sampaidengan apabila kegiatan tersebut menimbulkan kerugian terhadap negara lain,baik individu maupun badan hukum. Dan Indonesia berhak menuntut ganti rugiterhadap negara yang menyebabkan kerugian bagi wilayah Indonesia yangdisebabkan oleh kegiatan keantariksaan yang dilakukan oleh negara tersebut.Saat ini Indonesia telah aktif berperan serta dalam kegiatan keantariksaandan hampir seluruh kegiatan tersebut diselenggarakan oleh badan usaha miliknegara maupun swasta. Dengan demikian, melalui penelitian ini dijelaskan bahwanegara tidak cukup hanya meratifikasi akan tetapi harus melakukan transformasiLiability Convention tersebut ke dalam hukum nasional Indonesia dengan tujuanmenciptakan suatu peraturan perundang-undangan yang berisi norma hukum yangmengikat para pelaku kegiatan keantariksaan, baik subyek hukum Indonesiamaupun pihak yang menyelenggarakan kegiatan keantariksaan dalam wilayahyurisdiksi Indonesia.Dengan menggunakan metodologi penelitian normatif, penulis mencobamendapatkan suatu informasi dari para sarjana hukum Indonesia maupun asingserta dari peraturan perundang-undangan antariksa negara lain, dalam hal iniFederasi Rusia dan Brasil. Hasil penelitian ini adalah bahwa, walaupun dianggaplambat, namun belum terlambat bagi pembuat kebijakan keantariksaan diIndonesia untuk menciptakan aturan yang mampu memberi kepastian hukumuntuk waktu ke depan mengenai kegiatan keantariksaan di Indonesia, baik bagisubyek hukum maupun para penegak hukum di Indonesia.

---

ABSTRACT
In 1996, Indonesia ratified the Liability Convention, a United NationsConvention which governs state’s liabilities for loss or damage caused by itsspace activities. With this ratification Indonesia is voluntarily committing itself onthis international treaty which giving rise to its rights and obligations inherent inIndonesia. Indonesia shall be internationally responsible both to all of its spaceactivities under its jurisdiction whether carried on by governmental agencies ornon-governmental entities, and to its space activities which causes any loss ordamage to other countries’ individuals or legal entities. Indonesia also has theright to sue for damages against other countries which by their space activitiescausing any loss or damage to Indonesian territory.Currently Indonesia actively involves in space activities. However, mostof those activities are conducted by state owned companies or private sectors.Therefore, this research will explain that it is not enough for Indonesia simply toratify the Convention, but also has to transform the Liability Convention intoIndonesian laws aiming to create regulations which contain legal norms that bindspace activity players, national legal subjects as well as foreign players whichorganize any space activities in the Indonesian Jurisdiction.By using normative research methodology, the researcher aims to getinformation from Indonesian and foreign experts as well as other states’ spacelaws, in this case Russian Federation and Brazil. The research concluded that,although considered slow, but it is not yet too late for space policy makers tocreate laws which provide legal certainty on space activities for both legalsubjects and laws enforcements in Indonesia for the time ahead.