ABSTRAK
Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) diharapkan mampuberperan sebagai jaminan kepastian hukum dalam pengendalian alih fungsi lahanpertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Bogor. Kabupaten Bogor dipilihsebagai lokasi penelitian karena perannya sebagai kota penyangga Jakarta yangrentan terhadap pertambahan penduduk karena migrasi dan peningkatan sektorindustri yang mengakibatkan tingginya permintaan akan lahan serta mengurangiketersediaan lahan pertanian pangan secara signifikan, dibanding kota-kotapenyangga Jakarta lainnya. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridisnormatif dengan cara melakukan analisa isi terhadap Perda RTRW KabupatenBogor Tahun 2005-2025 No. 19 Tahun 2008. Hal-hal yang dianalisa meliputikewenangan serta kendali strategis bagi pelaksana atas kelompok sasaran, materimuatan yang menunjukkan keberpihakan pada pengendalian alih fungsi lahan,dan kekuatan sanksi sebagai fasilitas penegakan hukum. Disimpulkan bahwakelengkapan peraturan dalam mendukung pengendalian alih fungsi lahanpertanian pada Perda RTRW Kabupaten Bogor masih kurang lengkap. Tidakadanya sistem zonasi kawasan pertanian seperti yang ditentukan menyebabkankewenangan bagi pelaksana atas kelompok sasaran menjadi sangat terbatas

---

ABSTRACT
The Regional Spatial Planning is expected to act as a legal guarantee in controlover land conversion of sustainable agricultural in Bogor Regency. BogorRegency chosen as the study site because of its role as supporting city of Jakartawhich is vulnerable to population growth due to migration and increasedindustrial sectors resulting in high demand for land and reduce the availability ofagricultural land significantly, compared to other Jakarta’s supporting cities.This type of research is juridical normative by content analysis toward theRegional Spatial Planning of Bogor Regency Year 2005-2025 No 19 of 2008. Thescope that will be analyzed include the authority and control of theimplementation strategies for the group target, the subject of which stood forcontrol over land conversion and the power of sanctions as a law enforcementfacility. It can be conclude that the comprehensive rules in favor of control overagricultural land conversion in the Regional Spatial Planning of Bogor Regencyis still not comprehensive yet. The absence of agricultural zoning system asspecified limited authority for implementing the target group.