ABSTRAKDalam upaya menyelenggarakan operasi penjualan gas alam pasca diberlakukannya Undang Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas, Pemerintah yang diwakili oleh SKK Migas (d/h BP Migas) membuat kebijakan penugasan kepada Pertamina sebagai penjual gas alam. Dalam kegiatan bisnis proses penjualan gas alam, terdapat proses pendinginan dan transportasi gas alam. Menurut sebagian kalangan pelaku usaha migas, proses tersebut bukan merupakan bagian dari kegiatan hulu migas, sehingga biaya dan PPN atas proses tersebut bukan merupakan bagian dari Cost Reimbursement. Oleh karenanya tidak terdapat mekanisme penggantian PPN atas penyerahan jasa pendinginan dan transportasi gas alam tersebut, dan karenanya terjadi ketidak jelasan tentang pihak mana yang harus menjadi penanggung PPN atas penyerahan jasa-jasa tersebut, apakah kepada KKKS selaku pemilik gas, apakah kepada SKK Migas selaku Regulator dan pemilik gas, atau kepada Pertamina selaku penjual gas. Akibat penerapan kebijakan penugasan ini pada prakteknya membuat posisi Pertamina bertindak juga selaku penanggung dan pengkredit PPN masukan atas penyerahan jasa pendinginan dan transportasi gas alam, sedangkan posisi sebagai penjual gas alam bukan merupakan ruang lingkup kegiatan usaha Pertamina sehingga menurut kaidah perpajakan PPN masukan atas kegiatan di luar ruang lingkup kegiatan usaha tidak dapat dikreditkan.Berdasarkan kondisi itu, dilakukan analisa dengan menguji kebijakan penugasan dengan kaidah PPN yaitu pemenuhan kriteria taxable supply, dan bagaimana implikasinya terhadap pengkreditan PPN masukan atas penyerahan jasa pendinginan dan transportasi gas alam serta implikasi terhadap posisi Pertamina. Hasil analisa dari sudut pandang PPN tersebut akan digunakan untuk melakukan evaluasi terhadap penerapan kebijakan penugasan BP Migas tersebut. Dari hasil peninjauan kebijakan penegasan dari sudut pandang kriteria terjadinya taxable supply menunjukan bahwa kebijakan penugasan tidak memenuhi kriteria terjadinya taxable supply, sehingga hal ini memberikan implikasi terhadap mekanisme pembebanan dan pengkredian PPN masukan serta dampak terhadap posisi Pertamina sebagai pengemban kebijakan penugasan. Berdasarkan kondisi tersebut, dilakukan analisa terhadap efektivitas penerapan kebijakan penugasan dimana secara output dapat memberikan hasil yang positif namun dari aspek kepuasan menunjukan hasil yang tidak efektif, disarankan agar dapat dilakukan evaluasi atas penerapan kebijakan penugasan tersebut.

---

ABSTRACTIn order to undertake the natural gas sales operation subsequent to the issuance of Oil and Gas Law No. 22/2001, the Government which was represented by the Oil and Gas Special Task Unit (SKK Migas or previously known as BP Migas) has implemented Sales Appointment Policy to assign Pertamina as the Gas Seller. Before natural gas produced by the Contractor can be delivered and sold to buyers, natural gas should undergo liquefying process that transfer its gas form into liquid, so that gas can be easily transported to overseas by using tankers. These gas liquefying and transportation services cannot be classified as upstream operation and therefore the cost and VAT of such services cannot be classified as reimbursable items as well. Hence, it is unclear as to which party engaged in Gas Sales Operation that should bear and compensate VAT on those services provided. Is it the Contractor, the Regulator, or the Gas Seller ? In practice Pertamina that act as the Gas Seller is the party which bear and compensate such VAT, in the other hand however, Gas Sales Operation is not the main business of Pertamina from the tax perspective, therefore VAT which was incurred in Gas Sales Operation could not be credited by Pertamina.Based on such conditions, it is important to analyze the BP Migas Policy from VAT stand of view by using the criteria of taxable supply, and what are the implications of such analysis to the VAT compensation mechanism and to Pertamina?s position in gas operation. The result of such analysis will be used to evaluate BP Migas policy. The analysis shows that the sales appointment policy cannot fulfill the taxable supply criteria, and therefore affected the VAT compensation mechanism and Pertamina?s position as the Gas Sales Representative. A post analysis on the effectiveness of the Sales Appointment policy shows that the policy in terms of output is considered as effective, however on the other hand in terms of level of satisfaction, the analysis shows that there is a huge dissatisfaction felt by Pertamina on the implementation of the policy. It is suggested that such Policy is likely to be evaluated.