ABSTRAK
Berdasarkan ketentuan Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945 juncto Pasal 10 Ayat (1) UUMK, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhiryang putusannya bersifat final, diantara kewenangan tersebut Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dan memutus perselisihan tentanghasil pemilihan umum, masuknya Pemilihan Umum Kepala daerah (pemilukada)sebagai rezim Pemilihan Umum (Pemilu) menjadi kosekuensi wewenang memutusperselisihan Pemilihan Umum Kepala Daerah berada di Tangah MahkamahKonstitusi, selanjutnya, ditindak lanjuti dengan penandatanganan Berita Acarapengalihan wewenang mengadili sebagaimana pelaksanaan ketentuan Pasl 236C UUNomor 12 Tahun 2008.Pada Putusan Nomor 57/PHPU.D-VI/2008 tentang perselisihan Pemilukada KabuatenBengkulu Selatan, MK manganulir Pasangan Calon menganulir ataumendiskualifikasi pasangan calon Bupati terpilih Pemilukada Kabupaten BengkuluSelatan yaitu Dirwan Mahmud. Kebohongan terhadap rakyat pemilihnya yangberusaha menyembunyikan status pernah menjadi narapidana dalam kasuspembunuhan. Tindakan Dirwan Mahmud dianggap Mahkamah Konstitusi sebagaitindakan mencederai demokrasi.Sedangkan pada putusan nomor 4/PUU-VII/2009, keberkaitan dengan putusanPemilukada Bengkulu Selatan. Dalam putusan ini semakin menguatkan arti pentingsebuah “kejujuran” dalam berdemokrasi. Mahkamah Konstitusi sangat menyadaribahwa hak dipilih dan memilih merupakan hak asasi sebagai warga negara, namunperlindungan terhadap kejahatan dan ketidak jujuran dalam berdemokrasi menjadiperhatian mahkamah supaya rakyat sebagai pemilih tidak salah pilih dalam memilihpemimpinnya. Oleh karena itu, walaupun mantan narapidana dibolehkan ikutmenjadi calon kepala daerah, namun calon kepala daerah yang pernah menjadinarapidana harus mengumumkan bahwa dirinya pernah dipenjara, dengan sayarat diatelah minimal 5 tahun habis menjalankan hukuman tersebut

---

ABSTRACT
Based on Article 24 C paragraph 1 of the 1945 Constitution in conjunction withArticle 10 paragraph 1 of the Constitutional Court Act, the Constitutional Court hasthe authority to adjudicate cases at the first and the last level with final verdicts.Their authorities include doing judicial review and deciding disputes concerning onthe general election results. The presence of regional election in the regime ofelection adds the authority of the Court so it should resolve the disputes concerningon the regional election results. It, then, is followed by the signing of the report ofadjudicating authority transfer as an implication of Article 236C Act No. 12/2008.In the verdict No. 57/PHPU.D/VI/2008 on the South Bengkulu district electiondispute, the Constitutional Court annulled the elected regent candidate DirwanMahmud. His attempts to lie the constituents by hiding his past as a convict in amurder case was considered by the Court as an act of damaging the democracy.Furthermore, the verdict No. 4/PUU-VII/2009 has a relation to the case of SouthBengkulu. This verdict strengthens the significance of "honesty" in democracy. TheConstitutional Court is aware that the rights to vote and to be voted are citizen’sbasic rights. However, the Court gives proper attention to the protection againstimmorality and dishonesty in democracy so that the people as voters do not choosethe wrong leaders. Therefore, though the ex-inmates are allowed to participate as acandidate of the regional head, but the candidates who had been prisoners have toannounce that he had been imprisoned, with a requsite that he have served in at least5 years of the sentence.