ABSTRAK
Tesis ini membahas tentang penerapan asas opovov dan proporsionalitas dalampenghitungan suara dan perolehan kursi pada Pemilu Anggota DPR RI Tahun2009. Penelitian ini sangat menarik karena metode penghitungan suara padaPemilu tahun 2009 memiliki perbedaan yang mendasar dibandingkan denganpemilu sebelumnya, dengan mengintrodusir penghitungan kursi dalam 4 tahapdengan tujuan untuk mencapai proporsionalitas hasil pemilu. Di sisi lain, hinggasaat ini belum terdapat penelitian dari sisi hukum dan politik mengenai hal ini.Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Kajian dilakukan denganmelacak penerapan asas opovov dan proporsionalitas terhadap norma dalam UUPemilu, Peraturan KPU, Putusan MA mengenai uji materiil terhadap PeraturanKPU, dan Putusan MK terkait pengujian undang-undang Pemilu, serta melakukankajian perbandingan terhadap sistem pemilu di Denmark yang juga menerapkansistem pemilu proporsional.Hasil penelitian menemukan bahwa alih-alih menghasilkan proporsionalitas,metode penghitungan suara tersebut justru menghasilkan terlanggarnya asasopovov dan menyebabkan munculnya disproporsionalitas, terutama dalampenghitungan tahap ketiga. Hasil penelitian ini menyarankan penggunaanmodified proportional systems untuk mendorong tercapainya hasil pemilu yangproporsional, dengan membagi kursi DPR RI menjadi 2 bagian yakni kursikonstituensi, dan kursi kompensasi. Kursi konstituensi diperebutkan di tingkatdapil, sedangkan kursi kompensasi diperebutkan di tingkat nasional.

---

ABSTRACT
This thesis focuses on the application of the one person one vote one velue(opovov) and proportionality principles at the votes counting and seatsdistribution systems in the 2009 General Election. This study is very interestingbecause the method of vote counting in the election of 2009 had a fundamentaldifference compared with previous elections, which introduced seats distributionsystems into 4 stages with the aim of achieving proportionality of election results.On the other hand, there has been no legal and political study on this.This is a normative legal study. It done by tracking the implementation of theopovov and proportionality principles and norms in the election law, KPUregulation, the Supreme Court Decision regarding judicial review of the KPURegulation, and the Constitutional Court's decision related to constitutional reviewon the respective election law, and also comparative studies of the electoralsystem in Denmark which is also implementing the proportional system.The results found that instead of generating proportionality, the counting methodwould result in violation of the principle of opovov, and led to the disproportionalresult, especially in the third stage. Results of this study suggest the use ofmodified proportional systems to encourage the achievement of the proportionalelection results, by dividing the House of Representatives seats into 2 partsnamely the constituency seat and the compensation seats. The constituency seatscontested at the level of constituencies, while the compensation seats contested atthe national level.