Dengan disahkannya Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) Nomor 11 Tahun 2006, merupakan langkah yang diambil pemerintah dalam penyelesaian konflik dan mewujudkan pemerintahan yang responsif dan aspiratif untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Salah satunya adalah disahkannya Kebijakan Pemerintahan Gampong sebagai konsekuensi dari pasal 267 ayat (1) UUPA. Pada dasarnya kelembagaan Gampong adalah salah satu instrument kebijakan sosial dalam membangun demokrasi di Aceh. Pengembalian pemerintahan Gampong sebagai amanah dalam UUPA diharapkan dapat mewujudkan kesejahteraan rakyat dengan cara-cara yang demokratis. Dalam pelaksanaan demokrasi di Gampong Meuria Paloh, implementasi demokrasi Gampong dipengaruhi oleh aspek politik dan governance, aspek ekonomi, aspek sosial, dan beberapa faktor pendukung maupun penghambat seperti : komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

---

With the legalization of the law of Aceh Government (UUPA) No. 11 of 2006, is a step taken by the government in the resolution of conflict and to make a responsive and aspirational governance to meet the needs of society. One of is the legalization of Gampong Policy as a consequence of the law of Aceh Government article 267 paragraph (1) UUPA. Basically Gampong institutional is an instrument of social policy in building democracy in Aceh. In the implementation of democracy in Gampong Meuria Paloh, implementation of Gampong?s democracy influenced by political and governance aspects, economic aspects, social aspects, and there are some factors supported and barrier factors such as : communications, resources, disposition, and bureaucratic structures.