Penulisan tesis ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif analitis. Tesis ini membahas mengenai kaitan lahirnya jaminan fidusia dengan larangan penarikan fidusia sebagaimana disebutkan dalam pasal 3 PMK No. 130/ PMK. 010/ 2012, kemudian bagaimana perlindungan hukum bagi perusahaan pembiayaan konsumen kendaraan bermotor sebagai penerima fidusia ketika akan melakukan eksekusi tetapi belum menerima sertifikat jaminan fidusia, dan bagaimanakah upaya yang dapat dilakukan baik oleh perusahaan pembiayaan, kantor pendaftaran fidusia dan notaris untuk dapat melaksanakan pendaftaran fidusia secara efektif berdasarkan PMK tersebut? UUJF secara hierarki lebih tinggi daripada Peraturan Menteri Keuangan, legal standing lahirnya jaminan fidusia dalam pasal 14 UUJF adalah tanggal pada saat dicatatkannya jaminan fidusia dalam Buku Daftar Fidusia sesuai tanggal permohonannya dimana Sertifikat jaminan fidusia akan diterbitkan pada hari yang sama, maka ketentuan larangan penarikan karena sertifikat jaminan fidusia belum terbit dalam PMK tersebut kurang sesuai. Perlindungan hukum bagi perusahaan pembiayaan berbeda pada saat sebelum diberlakukannya Perkapolri Nomor 8 Tahun 2011 dan setelah diberlakukan PMK Nomor 130/ PMK. 010/ 2012. Upaya-upaya yang dilakukan seperti over credit, pengalihan piutang, permohonan untuk segera diterbitkan SJF, pendekatan secara intensif dan persuasif kepada nasabah. Pelaksanaan pendaftaran fidusia secara efektif berdasarkan PMK tersebut dibutuhkan kecermatan, ketelitian, sikap dinamis dan inovatif dari Notaris,tertib administratif bagi perusahaan pembiayaan agar tidak dikenai sanksi administratif dari keterlambatan mendaftarkan jaminan fidusia maupun penarikan jaminan fidusia dan kantor Pendaftaran Fidusia saat ini telah berusaha melaksanakan sistem pendaftaran fidusia one day service dengan adanya sistem fidusia online.

---

This research is a normative legal research with prescriptive analysis. This thesis discusses about the relation between the legal standing of the birth of fiduciary with the prohibition of fiducia guarantee withdrawal as defined in article 3 the PMK No. 130/ MK. 010/ 2012, then how legal protection for the motor vehicle consumer financing company as fiduciary when it will be executed but not yet received a fiducia certificate , and how efforts to do either by finance companies, Fiduciary Office Registration and Notary, to be able to effectively carry out fiduciary registration based on PMK No. 130/ PMK.010/ 2012? UUJF hierarchically higher than the Regulation Of The Finance Minister, the legal standing of the birth fiduciary in UUJF mentioned in article 14 is the date when the fiducia guarantee has been sign in the list of the book registration in KPF as the aplication given on the date, and fiduciary certificate will be published on the same day, there for the withdrawal of prohibition because the certificate has not been issued in the PMK is less appropriate. Legal protection for finance company before the enforcement of Perkapolri No. 8, 2011 and after the enforcement PMK No. 130/ PMK. 010/ 2012 are different. There are some solutions for finance company can do are over credit, transfer of receivables, request immediately issued a fiduciary certificate to KPF, intensive and persuasive approach to customer. The effectivity implementation of fiduciary registration is required by PMK needs accuracy, precision, dynamic and innovative attitude of the notary, also the orderly administration of the finance company in order to avoid administration sanction for delay in doing fiduciary registration at the limit time given or about fiduciary withdrawal, and now KPF has been launch an online fiduciary registration system with one day service.