ABSTRAKDalam Undang-Undang No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) berlakulah asas paritas creditorium, dimana pembayaran atau pelunasan utang kepada kreditur dilakukan secara berimbang. Filosofi yang mendasari prinsip paritas creditorium adalah prinsip keadilan. Sebab, tidak adil bila debitur memiliki harta benda sementara utang debitur terhadap kreditur-krediturnya tidak terbayarkan. Namun demikian, timbul permasalahan apabila debitur yang diajukan permohonan pailit oleh kreditur separatis sedangkan debitur memiliki kreditur konkuren dengan hak tagih hutang yang memiliki jumlah lebih besar dibandingkan dengan kreditur separatis namun kemampuan debitur tidak dapat menyelesaikan seluruh hutang si kreditor konkuren. Sehingga permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana kedudukan kreditur konkuren dalam kepailitan jika memiliki tagihan utang lebih besar daripada kreditur separatis dan preferen dan bagaimana penerapan asas keadilan dengan permasalahan tersebut. Dengan kesimpulan kreditur konkuren dalam Undang-Undang Kepailitan di Indonesia harus tetap berbagi dengan para kreditor lainnya secara proporsional (pari passu), yaitu menurut perbandingan besarnya masing-masing tagihan, dan berdasarkan pendapat John Rawls tentang purity of heart dalam teori keadilannya, maka Undang-Undang Kepailitan telah memberikan perlindungan, namun demikian Hukum Kepailitan belum sepenuhnya memberikan keadilan kepada kreditur konkuren yang memiliki tagihan terbesar. Penelitian ini menggunakan metode peneltian hukum normatif yuridis.

---

ABSTRACTParitas Creditorium Principle is applied in the in Bankruptcy Law No. 37 Year 2004. The philosophy of Paritas Creditorium Principle is a principle of justice. Therefore, it is not fair if the debtor has assets and property but the creditors have not been paid. However, problems arise if there is bankruptcy application while there is un-secured creditor which has larger claim than the secured and preferred creditors but the ability of the debtor's will not solve the entire debt of the un-secured creditors. Therefore the issues in this research are regarding the legal standing for un-secured creditors in the bankruptcy case if the un-secured creditor has and the application of the principle of justice on such issues. The conclusion of this research is that un-secured creditors in the Bankruptcy Law in Indonesia must share with the other creditors proportionally (pari-passu), according to the ratio of the amount of each receivables, and in according to John Rawls's purity of heart in his Theory of Justice, the Indonesia Bankruptcy Laws had given protection to un-secured creditor, yet fully protect the interests of unsecured creditors who has the largest receivable, in accordance of the principle of justice. This research is using research methods of jurisdiction normative.