ABSTRAKUU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UU Fidusia) memberikan
pengaturan mengenai pengalihan objek Jaminan Fidusia dalam hal Jaminan
Fidusia telah didaftarkan, namun dalam prakteknya dapat saja terjadi kasus
dimana benda jaminan yang telah diperjanjikan untuk dibebankan dengan
Jaminan Fidusia dialihkan oleh debitur sebelum dilakukan pendaftaran Jaminan
Fidusia. Penelitian ini membahas apakah debitur dapat mengalihkan benda
jaminan sebelum dilakukan pendaftaran Jaminan Fidusia dan bagaimana pendapat
Mahkamah Agung atas perbuatan debitur yang mengalihkan benda jaminan
sebelum dilakukan pendaftaran Jaminan Fidusia. Putusan Mahkamah Agung
Nomor 213 K/Pid.Sus/2010 yang menjadi studi kasus dalam penelitian ini
menyatakan debitur bersalah melakukan tindak pidana melanggar UU Fidusia,
meskipun Jaminan Fidusia belum didaftarkan. Penelitian ini merupakan penelitian
hukum normatif yang didasarkan pada data sekunder dan bersifat yuridis
normatif. Hasil penelitian menyarankan bahwa pendaftaran Jaminan Fidusia harus
dilakukan dengan segera untuk menghindari hal-hal yang merugikan kreditur
dengan tidak didaftarkannya Jaminan Fidusia, serta Mahkamah Agung seharusnya
memberikan pertimbangan hukum yang sesuai dengan peraturan perundangundangan
yang berlaku dalam memutuskan permasalahan yang dibahas dalam
penelitian ini.
ABSTRACTLaw Number 42 of 1999 regarding Fiduciary Security (Fiduciary Security Law)
governs the transfer of an object of Fiduciary Security for registered Fiduciary
Security. However, in practice, it may happen that guaranteed goods which have
been agreed to be secured by a Fiduciary Security is transferred by a debtor before
a registration of Fiduciary Security is conducted. This research discusses whether
or not a debtor could transfer the guaranteed goods before the registration of
Fiduciary Security is conducted or and how is the opinion of the Supreme Court
regarding the conduct of the debtor who transfers the guaranteed goods before the
registration of Fiduciary Security is conducted. The Supreme Court Decision
No.213 K/Pid.Sus/2010 which serves as the case study of this research stated that
the debtor is guilty for his criminal conduct on violating the Fiduciary Security
Law, although the Fiduciary Security has not been registered. This research is a
normative legal research based on secondary data and has juridical normative
characteristic. The result of research suggests that the registration of Fiduciary
Security must be conducted promptly to avoid matters that causes loss to a
creditor whose not registering its Fiduciary Security and that the Supreme Court
should have given proper legal considerations which are consistent with the
prevailing laws and regulations in deciding the case which is discussed in this
research.