Eksekusi jaminan adalah tindakan hukum untuk melaksanakan putusan pengadilan. Hal ini guna dilakukan guna memenuhi suatu prestasi yang merupakan hak dari penggugat yang merupakan pihak yang dimenangkan sebagaimana tercantum dalam putusan pengadilan tersebut. Eksekusi jaminan harus dinyatakan dalam sebuah putusan pengadilan karena hal tersebut merupakan syarat formilnya hukum acara perdata. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1569 K/Pdt/2011 menganalisa mengenai eksekusi benda jaminan Hak Tanggungan milik pihak ketiga yang berkedudukan sebagai penjamin yang dieksekusi Kreditur guna pelunasan hutang Debitur. Tesis ini membahas kekuatan eksekutorial sertipikat Hak Tanggungan terhadap barang jaminan Hak Tanggungan milik penjamin dan dikaitkan dengan Pasal 1831 dan 1832 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Tesis ini menggunakan penelitian hukum normative yang didasarkan pada data sekunder dan bersifat yuridis normatif. Hasil penelitian menyarankan agar pihak ketiga sebagai penjamin lebih berhati-hati dan mencari informasi mengenai benda miliknya yang dijadikan jaminan apabila Debitur melakukan cidera janji dikemudian hari, dan Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) lebih aktif dalam melakukan penyuluhan hukum atas akta yang dibuatnya, serta Mahkamah Agung seharusnya memberikan pertimbangan hukum yang sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku dalam memutuskan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

---

The execution guarantee is the legal action to implement the court’s decree. This is made to fulfill the prestige which has become the rights of the accused as the winning party as stated in the court decree. The guarantee execution must be stated in the court decree since this is the formal procedure of the civil law. The Appeal Decree by the High Court of Justice, Republic of Indonesia Number 1569 K/Pdt/2011 analyze the item guarantee for the Obligation Rights owned by the third party whose position as the guarantee executed by the Creditor to settle the debts by the Creditor.

This thesis explores the power of the certificate execution as the Obligation Rights of the guarantor’s eights and related to Articles 1831 and 1832 Paragraph (1) of the Civil Code of Law. This thesis uses the normative law observation based on the secondary data and acts as a normative jurist.

The observation results suggest the third party as the guarantor to be more aware and seek information on the items’ ownership which later become the guarantee if the Debtor fails the promise and the Land Act by the Notary (PPAT) mist be more active in conducting the investigation on the act made, and the High Court of Justice must provide a legal balance in accordance to the constitution valid in deciding the matter discussed in this research.