ABSTRAK
Dalam melakukan penyelesaian/penertiban terhadap aset BUMN (Badan Usaha Milik Negara), BUMN dihadapkan pada perangkat peraturan yang berbeda dibanding pihak swasta, dimana keputusan bisnis berpotensi dikenakan tindak pidana korupsi ketika keputusan bisnis tersebut ditetapkan dengan mengesampingkan asas kehati-hatian, prinsip-prinsip bisnis, menyimpang dari ketentuan, ada atau tidak adanya Good Corporate Governance (GCG), dilakukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok atau orang lain yang bukan kepentingan perusahaan. Dalam hal ini, Penulis melakukan kajian terhadap peraturan perundang-undangan yang tersedia dan keterbatasannya dalam penyelesaian/penertiban aset Pertamina di Yos Sudarso Plumpang Jakarta Utara. Metode yang digunakan untuk meneliti adalah yuridis normatif yaitu meneliti norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, dengan tipologi penelitian evaluatif. Tesis ini menyimpulkan bahwa management BUMN dalam melakukan penyelesaian permasalahan/penertiban aset BUMN (PT Pertamina) di Jalan Yos Sudarso Plumpang belum dapat memiliki koridor hukum yang kuat dimana penyelesaian permasalahan aset tersebut tidak cukup diselesaikan dengan menggunakan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor PER-06/MBU/2011 tentang Pedoman Pendayagunaan Aktiva Tetap BUMN dan/atau Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: Per-02/MBU/2010 tentang Cara Penghapusbukuan dan Pemindahtangan Aktiva Tetap Badan Usaha Milik Negara. Secara mendasar, pembuatan kedua peraturan tersebut lebih menekankan pada bisnis/nilai tambah bagi BUMN dibanding penyelamatan aset-aset BUMN (recovery asset). Pada akhir tesis, penulis memberikan saran agar pembuat kebijakan (Menteri) melakukan perubahan atau revisi terhadap Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor PER-06/MBU/2011 tentang Pedoman Pendayagunaan Aktiva Tetap BUMN dan/atau Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: Per-02/MBU/2010 tentang Cara Penghapusbukuan dan Pemindahtangan Aktiva Tetap BUMN atau membuat peraturan baru yang secara khusus mengatur mengenai penyelamatan terhadap aset-aset BUMN (Recovery Asset).

---

ABSTRACT
In the resolution/enforcement against dispute the assets of BUMN, the BUMN’s management faced a different set of rules than the private sector, where their business decisions potentially subject to corruption when the decisions are exclude principle of prudence, the principles of business, notwithstanding, the presence or absence of Good Corporate Governance (GCG), committed for personal gain or groups or others who are not corporate interests. In this studies, the authors review the regulations and limitations provided in the settlement/enforcement dispute as a highest BUMN in Indonesia Pertamina North Jakarta. The method used to examine the normative juridical researching legal norms contained in the legislation is the typology of evaluative research. This thesis concludes that the Pertamina management in the resolution of disputing their assets the Jalan Plumpang BUMN can not have a strong legal corridor to solve the problems since the dispute assets are not adequately resolved by using the Regulation of the BUMN Minister PER-06/MBU/2011 Number of Fixed Asset Performance Guidelines state and/or the Minister of BUMN Number: Per-02/MBU/2010 on How to Write-off of Fixed Assets and alienation of State-Owned Enterprises. Fundamentally, both regulation the have more emphasis on the business/value added for BUMN than saving the assets (asset recovery). At the end of the thesis, the author provides advice to policy-makers (the Minister) to revise the Regulation of the Minister of BUMN No.PER-06/MBU/2011 Number of Fixed Asset Performance Guidelines state and/or the Minister of State Owned Enterprises No.: Per-02/MBU/2010 on How to Write-off of fixed assets and the alienation of state or create new legislation regulation that specifically regulates the rescue of the state-owned enterprise assets (Asset Recovery).