ABSTRAK
Notaris merupakan pejabat umum yang mendapatkan kewenangan dan kekuasaan atas itu secara atributif dengan dilantik oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Notaris sebagai melaksanakan sebagian fungsi publik Negara untuk melayani kepentingan masyarakat umum dalam ruang lingkup hukum perdata. Notaris merupakan sebuah jabatan, bukan profesi, namun dalam menjalankan jabatannya Notaris harus bertindak secara profesional dengan tidak mengesampingkan aturan-aturan yang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. Notaris merupakan jabatan yang mulia dan mengedapankan moral yang baik dalam pelaksanaan jabatannya sehingga terdapat larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan oleh Notaris, salah satunya diatur dalam Pasal 4 angka 3 Kode Etik Notaris bahwa seorang Notaris dilarang melakukan publikasi atau promosi diri, baik sendiri maupun secara bersama-sama, dengan mencantumkan nama dan jabatannya, menggunakan sarana media cetak dan/atau elektronik dalam bentuk: a.) Iklan, b.) Ucapan Selamat, c.) Ucapan belasungkawa d.) Ucapan Terimakasih, e.) Kegiatan Pemasaran, f.) Kegiatan sponsor, baik dalam bidang sosial, keagamaan, maupun olahraga. Terdapat konsekuensi akan sanksi yang diberikan kepada Notaris yang melanggar larangan ini. Bentuk larangan publikasi diri ini tidak sepenuhnya mutlak terhadap Notaris, karena pada prakteknya terdapat bentuk-bentuk publikasi yang secara tidak langsung yang dapat menjadi media Notaris untuk mempublikasikan dirinya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan analisis terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris dengan tipe penelitian eksplanatoris. Penelitian ini juga dilakukan untuk pengkajian yang lebih mendalam berkaitan dengan sanksi yang dapat dikenakan bagi Notaris yang melakukan pelanggaran jabatan mempublikasikan dirinya tersebut.

---

ABSTRACT
A Notary is a public official who is given the authority and power upon it attributively and is inaugurated by the Minister of Law and Human Rights. A Notary carries out part of state functions to serve the public interest within the scope of civil law. Notary is a position, not a profession, but in carrying out the duties, a Notary must act in a professional manner without ignoring the regulations as stipulated in the Law No. 30 of 2004 regarding Notary Position and Code of Ethics. Notary is a noble position and promotes good morals in the execution of duties, therefore, there are restrictions that should not be done by a notary, one of them is set out in Article 4 paragraph 3 of the Code of Ethics of Notaries that a Notary is prohibited from carrying out any self publication or promotion, either individually or jointly, showing the name and title, using the means of printed and/or electronic media, in form of: a.) Advertisement, b.) Greetings, c.) Condolences d.) Thank-you notes, e.) Marketing activities, f.) Sponsor activities, be it in the field of social, religious, or sports. Notaries who violate the regulation will be sanctioned in its consequences. Form of self publication prohibition is not entirely absolute against Notaries, because in practice there are forms of indirect publicity can be a Notary media to publicize himself. This study uses normative legal research method with the analysis of the Law of Notary Position and Code of Ethics and is an explanatory research. This study was also carried out for a more in-depth assessment relating to the sanctions that can be imposed on a Notary Public who commits malfeasance by doing self publication.