ABSTRAK
Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang sangat pesat telah membawa persaingan kearah yang ketat dalam usaha berbentuk Perseroan Terbatas. Pada dasarnya Perseroan Terbatas merupakan persekutuan modal. Perseroan terbatas ddidirikan berdasar perjanjian para pendiri, dituangkan dalam akta Notaris dan dikenal sebagai anggaran dasar perseroan. Pada prinsipnya anggaran dasar Perseroan Terbatas dapat diubah, namun perubahan anggaran dasar hanya dapat dilakukan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). RUPS merupakan organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris. Lalu bagaimanakah dalam kondisi dimana saham pemilik dalam perseroan telah dialihkan melalui akta pemindahan hak dihadapan notaris, dengan tanpa hak secara benar, kemudian didaftarkan pada daftar perseroan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang pada akhirnya mengeluarkan persetujuan perubahan daftar pemegang saham dalam perseroan tersebut. Hukum memberikan kesempatan bagi pihak-pihak yang merasa dirugikan dalam keadaan seperti ini dengan jalan mengajukan gugatan di hadapan Pengadilan, lalu bagaimana bila ada lebih dari satu Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, saling berbeda pandangan yang melahirkan dua Surat Keputusan Menteri tentang persetujuan perubahan daftar pemegang saham, disini muncul permasalahan lainnya. Atas dasar tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mencari tahu kepastian secara hukum atas terbitnya dua surat Keputusan Menteri yang isinya bertolak belakang satu sama lain terhadap kepemilikan saham dalam sebuah perseroan terbatas, dimana pemilik saham tersebut seyogyanya diberikan perlindungan secara hukum karena memiliki itikad baik.

---

ABSTRACT
Economical development in Indonesia has reach a high level, brings a high risk competition between the limited company. Basically, limited company is a form of capital associations. Limited company founded by the basic agreement between the founder in front of legal Notary that produces the certificate to founding a limited company, which is also known as the basic charter of the company. This basic charter of the company can be modifying every time with the shareholders meeting mechanism. This shareholders meeting is a company organ that have an authority which is not given to the executive board or the commissioner. Nextthing is how is the way out when someone’s stock in a company has been redirected unlawfully by the mechanism in front of the authority’s Notary which finally produces the certificate of stockholder’s changing by the Indonesian Ministry of Justice and Human Right. Basically, Indonesian Law give a chance to the party that has been disadvantaged by other to sue them in front of the Court, then another problem is rising when there is more than one Court Decision that have a different point of view each other, which finally bring the Certificate of stockholder’s changing by the Indonesian Ministry of Justice and Human Right. Because of that explanation, this research is aiming to find the legal certainty of the two certificate of stockholder’s changing by the Indonesian Ministry of Justice and Human Right which consist a different decision for the stockholder’s status in a limited company, which should be protect by the law for their good faith.