Pasal 4 Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta mengatur bahwa Hak Cipta tidak dapat disita namun pasal ini juga mengatur ketentuan pengecualian bahwa penyitaan dapat diterapkan terhadap hak cipta yang diperoleh secara melawan hukum. Penelitian ini membahas tentang ketentuan penyitaan hak cipta sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 UUHC yang dielaborasi dengan pengertian hak cipta menurut civil law. Latar belakang penelitian ini diangkat penulis berdasarkan fenomena yang terjadi ketika pihak swasta mengklaim sebagai pemegang hak cipta atas program komputer aplikasi sistem administrasi badan hukum yang pada faktanya merupakan pesanan ciptaan dari instansi dinas pemerintah. Sementara Pasal 8 ayat (2) UUHC mengatur bahwa instansi dinas pemerintah merupakan pihak pemegang hak cipta terhadap ciptaan yang dipesan atau dibuatkan oleh pihak lain. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah apakah hak cipta atas program komputer aplikasi untuk pelayanan publik dapat disita dan bagaimana penerapan penyitaan terhadap hak cipta atas program komputer aplikasi untuk pelayanan publik dalam kasus Sistem Administrasi Badan Hukum. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui apakah hak cipta atas program komputer aplikasi untuk pelayanan publik dapat disita dan untuk mengetahui bagaimana penerapan penyitaan terhadap hak cipta atas program komputer aplikasi untuk pelayanan publik dalam kasus Sistem Administrasi Badan Hukum. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang mengkaji pengaturan hukum hak cipta dan penyitaan terhadap hak cipta yang diperoleh secara melawan hukum.Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa penyitaan hak cipta sebagaimana dimaksud Pasal 4 UUHC adalah kurang tepat karena hak cipta merupakan bukan semata-mata perbanyakan namun juga didalamnya terkandung hak moral sehingga hak cipta atas program komputer aplikasi untuk pelayanan publik yang perolehannya melawan hukum hanya dapat disita dalam pengertian hak perbanyakan dan pengumumannya saja dan dalam kasus Sistem Administrasi Badan Hukum tidak diterapkan penyitaan terhadap program komputer aplikasi system administrasi badan hukum.

---

Article 4 on Copyright Law Number 19 of 2002 regulates that copyright can not be seized but this article also regulates exception that unlawfully copyright obtained can be seized. This study discusses the seizure provisions of copyright as stipulated in Pasal 4 UUHC elaborated with the notion of copyright according to civil law. The background of this research is by the phenomenon when the private party claims as copyright holder of the computer program application Sistem Administrasi Badan Hukum which is in fact the creation is ordered by government agencies. While Article 8 paragraph (2) of the Copyright Law Number 19 of 2002 stipulates that the agency Copyright governmental agency is a party to the creation of copyright holders who ordered or made by other parties. Issues raised in this study is whether the copyright in a computer program for the application of public services may be seized and how the application of copyright to the seizure of a computer program for the application of public service in the case of Sistem Administrasi Badan Hukum. The purpose of this study to determine whether the copyright in a computer program for public service applications can be seized and to determine how the application of copyright on computer programs for public service application in the case of Sistem Administrasi Badan Hukum.

Results of this study concluded that the seizure of copyright as stipulated in Article 4 UUHC is not appropriate because copyright is not solely contained therein propagation but also the moral rights that copyright in a computer program application for the acquisition of public services can only unlawfully seized within the meaning of Any reproduction and rights announcement and in the case of Sistem Administrasi Badan Hukum does not apply to the seizure of a computer program application administrative legal system.