ABSTRAK
Proses pengalihan hak atas saham menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku mensyaratkan untuk memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham terlebih dahulu. Persyaratan lainnya adalah keharusan menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham lainnya atau dikenal dengan pre-emptive rights. Persyaratan terakhir ini merupakan salah satu upaya perlindungan hukum pemegang saham minoritas. Setiap proses pengalihan hak atas saham merupakan perubahan anggaran dasar yang memerlukan persetujuan dari atau pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan HAM RI. Dalam perkara yang menjadi bahasan dalam tesis ini, permohonan pengalihan hak atas saham PT X ditolak oleh Menteri. Penolakan Menteri tersebut dikeluarkan oleh Dirjen AHU berdasarkan surat yang dikirimkankan oleh BI, salah satu pemegang saham PT X. Isi surat dari BI adalah permohonan penolakan persetujuan pengalihan dan konversi saham dalam PT X. PT X kemudian mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara dengan obyek gugatan adalah surat yang dikeluarkan oleh Dirjen AHU yang menjawab surat permohonan BI. Penulisan tesis ini menitikberatkan pembahasan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan proses permohonan persetujuan atau pemberitahuan mengenai pengalihan hak atas saham di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dan keabsahan Rapat Umum Pemegang Saham yang melatarbelakangi pengalihan hak atas saham di PT X.

---

ABSTRACT
The process of the rights of shares transfer according to the pertaining regulations shall obtain the approval of the General Meeting of Shareholders in advance. Another requirement is the obligation to offer the other existing shareholders first or known as pre-emptive rights. Such requirement is one of legal protection means for minority shareholders. Every process of the rights of shares transferring is an amendment of the articles of association which requires the approval from or notification to the Minister of Just ice and Human Rights of RI. In the case that discussed in this thesis, the application for the rights of shares transfer of PT X is rejected by the Minister. Such Minister’s rejection was issued by the Dirjen AHU based on the letter issued by BI, one of the shareholders of PT X. The content of the letter from BI is a plea to reject the approval of the transfer and conversion of shares in PT X. PT X then filed a lawsuit to the Administrative Court in which the object of the lawsuit is the letter that issued by the Dirjen AHU. This thesis writing focuses on the discussion on the pertaining regulation relating to the application process for approval or notification of the rights of shares transfer at the Ministry of Justice and Human Rights of RI and the validi ty of the General Meeting of Shareholders on the rights of shares transfer in PT X.