ABSTRAKHIV/AIDS (Human Immunodeficiency Virus / Acquired Immune Deficiency Syndrome)
telah menjadi penyakit infeksi penyebab kematian terbesar pada populasi dewasa di
dunia. Penyakit ini memiliki window period dan fase asimtomatik (tanpa gejala) yang
relatif panjang dalam perjalanan penyakitnya. Sebagian besar penderita HIV dan AIDS
berusia produktif, dan besarnya persentase penderita AIDS pada kelompok usia produktif
mempengaruhi produktifitas sumber daya yang ada di negara ini. Di Indonesia,
Kabupaten Karawang merupakan salah satu wilayah endemis dan berisiko tinggi terhadap
HIV dan AIDS. Sebagai kawasan industri, Kabupaten Karawang memiliki banyak
penduduk usia produktif dengan mobilitas penduduk yang tinggi sehingga mempercepat
proses transfer teknologi, budaya dan gaya hidup. Munculnya tempat-tempat hiburan
malam, peredaran media pornografi dan narkotika menciptakan kemudahan akses
terhadap terjadinya transaksi seks berisiko, yang merupakan cara penularan HIV dan
AIDS terbesar. Komisi Penanggulangan AIDS adalah koordinator untuk upaya
penanggulangan HIV dan AIDS. Dalam melaksanakan fungsinya, KPA memiliki rencana
aksi SRAN 2010-2014. Untuk memonitor dan mengevaluasi program, digunakan sistem
pencatatan dan pelaporan berjenjang. Secara rutin KPA Kabupaten Karawang
mengirimkan laporan ke KPA provinsi, KPA nasional dan para pemangku kepentingan di
Kabupaten Karawang. Namun, analisa terhadap data yang dimiliki belum dilakukan
secara maksimal. Data yang dilaporkan hanya berupa angka absolut dan belum
menggambarkan capaian hasil kinerja. Pengembangan sistem pencatatan dan pelaporan
HIV dan AIDS berbasis data di KPA Kabupaten Karawang bertujuan untuk mengatasi
permasalahan tersebut. Dengan menggunakan database yang sistematik, penyimpanan,
pengolahan dan pengelolaan data menjadi lebih baik. Metodologi yang digunakan adalah
inkremental dan iteratif dengan model prototyping. Sistem ini akan membatu mengolah
data berupa angka absolut dengan hasil pemetaan populasi kunci menjadi hasil cakupan
kinerja dan indikator. Dengan telihatnya cakupan kinerja dan indikator, diharapkan
perencanaan upaya penanggulangan HIV dan AIDS yang dibuat oleh para pembuat
keputusan dapat lebih efektif, efisien dan tepat sasaran. Untuk pengembangan sistem
selanjutnya, dibutuhkan penguatan di sumber daya, rencana strategis dan SOP.
ABSTRACTHIV/AIDS (Human Immunodeficiency Virus / Acquired Immune Deficiency Syndrome)
has become the number one cause of death of adult population in the world. It has
window period and a long asymptomatic phase. Most HIV and AIDS cases are people in
productive age, and it affects productivity of a country. In Indonesia, Karawang District
is one endemic area with high risk of HIV and AIDS. As an industry area, Karawang
District has much population in productive age with high mobility. It accelerates
technology, cultural and lifestyle transfers. The appearance of night clubs, pornography
and narcotics ease access to risky sex transaction, which is the biggest cause of HIV and
AIDS transmission. National AIDS commission is a coordinator to HIV and AIDS
prevention programs. It has SRAN 2010-2014 as the strategic planning for 5 years. To
monitor and evaluate the plans, National AIDS commission has developed a hierarchical
reporting and recording system, from district to national level. Periodically Karawang
AIDS commission sends reports to provincial AIDS commission, national AIDS
commission and stakeholders in Karawang District. However, Karawang AIDS
commission sent report in absolute and has not analyzed it maximally. It has not
described the achievement of Karawang in HIV and AIDS prevention program.
Therefore, the development of data-based HIV and AIDS reporting and recording system
has purpose to solve the problem. With systematic database, the data storage, execution
and management become better and efficient. The methodology of the development is
incremental and iterative with prototyping model. This system will help formulating
absolute data with mapped key population data into coverage of performance. The
coverage will help the decision making become more effective, efficient and based on
needs and target. This proposed system still requires manpower and policy strengthening.