ABSTRAKMalaria harus dideteksi melalui pemeriksaan sampel darah perifer. Implementasi
kebijakan pemerintah untuk malaria adalah penegakan diagnosa malaria.
Tujuan. Mengevaluasi implementasi serta mengetahui faktor penghambat
kebijakan penegakan diagnosa malaria di Provinsi NTB tahun 2011.
Permasalahan implementasi kebijakan penegakan diagnose malaria di Provinsi
NTB adalah belum disusunnya Peraturan daerah Provinsi NTB sebagai
tindaklanjut Kepmenkes RI Nomor 293 Tahun 2009. Faktor penghambat
implementasi kebijakan penegakan diagnosa malaria yaitu sumberdaya;
karakteristik agen pelaksana; disposisi; komunikasi antar organisasi; lingkungan.
Sehingga perlunya peningkatan komunikasi antar Kemenkes dan Pemerintah
daerah Provinsi NTB serta komitmen pelaksana dan pemangku kebijakan untuk
implementasi kebijakan penegakan diagnosa malaria.
ABSTRACTMalaria, health problem must detects by examination of peripheral blood
samples, by implementing policy of establishing malaria diagnose.
Aims. Evaluating policy implementation and exploring resistors of establishing
malaria diagnose in NTB Province.
Problem of policy implementation for establishing malaria diagnose in NTB
Province is lack of regulator as determinant of Kepmenkes Nomor 293 Year 2009.
Resistors are resources; characteristics; disposition; communication among
organizations; environment.
It needs communication and commitment among Ministry of Health and NTB
government to improve implementation policy of establishing malaria diagnose.
T35332-Zuhartini.pdf :: Unduh