ABSTRAKTesis ini membahas keabsahan keputusan Rapat Pembina Yayasan atas
pemberhentian Pengurus dan/atau Pengawas Yayasan sebelum jangka waktunya
berakhir dan sejauhmana kewenangan serta tanggung jawab Notaris dalam
pembuatan aktanya. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dan yuridis
empiris, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Dalam
penerapannya penelitian ini merupakan penelitian problem focused yang
menghubungkan penelitian murni dengan penelitian terapan, yaitu permasalahan yang
diteliti didasarkan pada teori atau dilihat kaitannya antara teori dan praktek. Hasil
penelitian menyarankan perlunya sosialisasi lebih mendalam mengenai Undang-
Undang Yayasan kepada seluruh pihak yang terkait termasuk para penegak hukum,
secara khusus mengenai Rapat Pembina Yayasan agar keputusan yang dihasilkan
ataupun keputusan yang akan dinyatakan dalam akta Notaris tidak bertentangan
dengan Anggaran Dasar dan Undang-Undang Yayasan. Pemahaman akan kuorum
kehadiran dan kuorum pengambilan keputusan yang sah dalam Rapat Pembina
Yayasan menjadi hal yang cukup krusial karena dapat berakibat suatu keputusan
Pembina atau Akta Notaris dinyatakan batal demi hukum oleh putusan pengadilan.
Meskipun yayasan adalah badan hukum nirlaba yang mempunyai maksud dan tujuan
bersifat sosial, keagamaan dan kemanusiaan yang pengelolaannya selama ini
dilandasi dengan kebiasaan, sejak diberlakukannya Undang-Undang Yayasan,
yayasan dituntut untuk menjadi lembaga yang professional dan transparan, sehingga
perlu menerapkan prinsip good corporate governance dalam pengelolaannya,
sehingga yayasan di Indonesia dapat menjadi sebuah noble-industry sesuai dengan
maksud dan tujuan pendiriannya.
ABSTRACTThis thesis discusses the validity of the statement of Foundation Board of Directors
Meeting on the termination of Foundation’s Executive and/or Superintendent before
his term ends and the extent of authority and responsibility of the Notary in making a
notary deed. This research is normative and empirical juridical, with the approach of
legislation and approach to the concept. In its application, this research is a problem
focused research which linking purely research with applied research, meaning the
problems of the research based on the theory or seen relation between theory and
practice. The results suggest the need to socialize more about the Law Foundation to
all relevant parties, including law enforcement, especially on Board of Directors
Meeting so that the resulting decisions or the statement that will stated in the Notary
deed does not conflict with the Foundation’s Statute and the Law. Understanding of
the quorum and the quorum of legitimate decision-making in the Board of Directors
Meeting will be quite crucial because it can result that a decision of the Board of
Directors or the Notary Deed declared null and void by a court ruling. Although the
foundation is a non-profit legal entity which has the sole purpose that are social,
religious and humanitarian whose management has been based on the habits, since
the enactment of the Law Foundation, the foundation is required to become a
professional, transparent and accountable, so it is necessary to apply the principles of
good corporate governance in its management so that the foundation in Indonesia can
become a “noble-industry” in accordance with its purposes and objectives.
T36131- M Siti Wahyuandari.pdf :: Unduh