ABSTRAKTesis ini membahas tentang pengunduran diri Direksi Perseroan, tanpa persetujuan Rapat
Umum Pemegang Saham. Penelitian ini penting karena terjadi dalam praktek dan jika
dikaitkan dengan ketentuan Sistim Administrasi Badan Hukum (SABH) dan larangan
memangku jabatan rangkap pada perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), maka
akan menimbulkan permasalahan. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian
kepustakaan yang bersifat yuridis normatif dengan tipologi penelitian eksplanatoris. Metode
penelitian tersebut dipakai untuk menjawab permasalahan sebagai berikut: pertama,
bagaimana prosedur pengunduran diri Direksi Perseroan tanpa persetujuan Rapat Umum
Pemegang Saham dan kaitannya dengan Daftar Perseroan di Kementerian Hukum dan HAM
RI (Kemenkumham). Kedua, bagaimana pelaksanaan Fiduciary Duty dari Direksi Perseroan
terhadap pemberitahuan perubahan Data Perseroan kepada Menteri, untuk menghindari
terjadinya rangkap jabatan Direktur di Perusahaan BUMN. Dari hasil penelitian dapat
disimpulkan bahwa penerapan ketentuan pengunduran diri Direksi Perseroan tanpa
persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham tidak dapat diaplikasikan secara mutlak dengan
mengenyampingkan ketentuan Daftar Perseroan, karena Direksi wajib memberitahukan
perubahan data Perseroan kepada Kemenkumham untuk dicatat dalam Daftar Perseroan.
Dan dengan Direksi melaksanakan fiduciary duty, antara lain memberitahukan perubahan
Data Perseroan kepada Kemenkumham dapat terhindar adanya rangkap jabatan Direktur di
perusahaan BUMN. Semoga penulisan ini tidak hanya berguna dalam tataran pengembangan
teoritis tetapi juga bermanfaat bagi Direksi dalam melaksanakan fiduciary duty yang telah
dipercayakan kepadanya dengan sebaik mungkin demi kepentingan Perseroan.
ABSTRACTThis thesis discusses the resignation of member of the Board of Directors without
approval of the General Meeting of Shareholders. This study is important because it
occurs in practice and if it is connected to the provisions of the Legal Body
Administration System (SABH) and prohibition to hold dual positions in a State-
Owned Enterprise (BUMN), it will cause problems. This study uses literature
research method of juridical normative nature with explanatory research typology.
Such research method is used to address the following issues: first, how is the
resignation procedure of member of the Board of Directors of the Company without
approval of the General Meeting of Shareholders and its relation to the Company
Register with the Ministry of Law and Human Rights of RI (Kemenkumham),
second, how is the implementation of Fiduciary Duty of the Board of Directors of the
Company to the notification of change of the Company’s Data to the Minister, in
order to avoid dual positions of member of the Board of Directors in a State-Owned
Enterprise. From the research results, it can be concluded that the application of
provision on the resignation of member of the Board of Directors of the Company
without approval of the General Meeting of Shareholders cannot be applied
absolutely by waiving the provision on Company Register, as the Board of Directors
shall notify the change of the Company’s data to the Ministry of Law and Human
Rights of RI to be recorded in the Company Register. And upon the Board of
Directors carries out fiduciary duty, among others, by notifying the change of the
Company's data to the Ministry of Law and Human Rights of RI, it can avoid dual
positions of member of the Board of Directors in a State-Owned Enterprise.
Hopefully, this writing is not only useful at theoretical development level but also
beneficial to member of the Board of Directors in carrying out fiduciary duty that
had been entrusted to him as well as possible for the interest of the Company.
T36016-Maria Yosefina Neng.pdf :: Unduh