ABSTRAKDengan hadirnya institusi Notaris di Indonesia, dilakukan pengawasan dan pembinaan yang bertujuan agar para notaris ketika menjalankan tugas jabatannya memenuhi segala persyaratan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan notaris, demi pengamanan kepentingan masyarakat. Dengan berlakunya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris pengawasan dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan membentuk Majelis Pengawas Notaris. Majelis Pengawas ialah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris. Majelis Pengawas dibagi 3 (tiga) yaitu : Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Pusat. Kedudukan Menteri selaku pejabat Tata Usaha Negara mengakibatkan Majelis Pengawas Notaris sebagai perpanjangan tangan Menteri.Notaris dalam menjalankan jabatannya berkewajiban bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Jika Majelis Pengawas Notaris dalam memberikan keputusannya tidak tepat atau memberatkan notaris yang bersangkutan atau tidak dilakukan pemeriksaan yang transparan dan berimbang maka upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Notaris adalah mengajukan keberatan administratif maupun banding administratif. Putusan Majelis Pengawas Notaris yang bersifat individual, konkret dan final baru dapat di dapat dijadikan objek gugatan oleh notaris ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) sebagai Sengketa Tata Usaha Negara.

---

ABSTRACT

With the institutionalization of Notary, supervision and empowerment of Notary in Indonesia is carried out in order to guide the notary to carry out their job in keeping with all rules and regulation related to their important authority for the security of all transaction in the society and the interest of all people. With the enactment of Indonesian Law regarding Notarial Responsibility, supervisory role is fall under Minister of Law and Human Rights by formulating the Supervisory Board. This oversight committee or supervisory board is a three tier level. Supervisory board at regency level, provincial level and national level. The Minister is positioned as the administrative court of law with supervisory board acting as the operational arm of the minister.

All Notary in executing their role is mandatory to act in all honesty, prudent, independent, maintaining the principle of justice and safeguarding the interest of all party involved in transaction. Whenever they deemed that the Supervisory Board take unjustified decision which is considered to harsh to the misconduct that has been made by the Notary or the Supervisory board did not do a compete, transparent and balanced investigation, the case should and could be presented for administrative review. The decision of the Notary Supervisory Board which is final, concrete and individual then can be brought up to administrative court of law by the individual Notary and should be taken as administrative dispute and should be examined further.