Pajak sangat berperan terhadap suatu Negara karena merupakan sumber utama penerimaan Negara yang digunakan untuk pembangunan suatu Negara. Dalam pemungutan pajak BPHTB, Indonesia menganut sistem Self Assessment dimana Wajib Pajak diberi wewenang, kepercayaan dan tanggungjawab untuk menghitung, membayar, serta melaporkan sendiri pajak BPHTB yang harus dibayar. Sistem ini telah diterapkan sejak tahun 1984. Namun kepercayaan dan wewenang ini kerapkali disalahgunakan oleh Wajib Pajak. Wajib Pajak yang kesadaran untuk membayar BPHTBnya sangat rendah masih seringkali melakukan pelanggaran dan kecurangan untuk menghindari pajak. Sistem Self Assessment yang telah diterapkan selama 29 tahun ini di Indonesia dengan kesadaran Wajib Pajak yang masih minim untuk membayar pajak menjadi salah satu celah dari pelanggaran Wajib Pajak dalam membayar pajak BPHTB. Tesis ini membahas mengenai Pelanggaran-pelanggaran Wajib Pajak dalam pelaksanaan Sistem Sef Assessment pada Perhitungan BPHTB Di Jakarta Barat dan Tindakan-tindakan apa saja yang dapat mengurangi pelanggaran tersebut. Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris (yuridis empiris) dengan tipe penelitian eksplanatoris dan preskriptif. Hasil penelitian menyimpulkan masih ada Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Wajib Pajak terhadap Pelaksanaan Sistem Self Assessment dalam perhitungan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dan Disarankan untuk mengurangi Pelanggaran-pelanggaran tersebut maka dilakukan pengawasan dan pemeriksaan yang ketat dalam pelaksanaan pemungutan BPHTB serta Sosialisasi terhadap masyarakat mengenai pentingnya pajak dalam hal ini BPHTB serta cara menghitung pajak BPHTB dengan benar.

---

Tax is very substantial in the country to be inland revenue for development of the country. The Duty of Right Over Land and Building (BPHTB) levied by Self Assessment System which every tax payers have authority and be trusted by government and have responsibility to counting, do the tax report and paying BPHTB by them self. This system implemented since 1984. But, this authority are frequently abused by tax payers.

The awarness level of tax payers about how substantial tax for development of the country is very low. It caused tax payer do the offence and refused the tax. Self Assessment system has been implemented for 29 years in Indonesia. But, with low awarness level of tax payer, this system abused by tax payers.

This Thesis will discuss about The Offence Of Tax Payers to Implement Self Assessment System In Counting The Duty Of Right Over Land And Building (BPHTB) In West Jakarta and what actions should be taken to reduce the offence of tax payer in implement Self Assessment System. This thesis is using Juridical Empirical Methods with eksplanatore and prescriptive type research.

From The Research can be concluded there still so many of offence of tax payers in implement Self Assessment System In Counting The Duty Of Right Over Land And Building (BPHTB) In West Jakarta. And to reduce the offence of tax payers, writer recommended to do the strict supervision and inspection of the implementation Self assessment System of the collection BPHTB and do the socialization to the tax payer about how importance of BPHTB for this country and how to calculating BPHTB correctly.