ABSTRAK
Tesis ini dilatarbelakangi oleh adanya pemberlakuan UU Nomor 42 Tahun 2009 yang di dalamnya terkandung persamaan perlakuan pajak (tax neutrality) untuk jenis Pajak Pertambahan Nilai pada transaksi kredit di bank konvensional dan transaksi pembiayaan murabahah di bank syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bahwa adanya ketentuan perpajakan dengan pengaturan yang jelas dan tax neutrality yang terkandung dalam pemberlakuan UU Nomor 42 tahun 2009 dapat mempengaruhi volume transaksi murabahah pada perbankan syariah khususnya pada Bank Syariah Mandiri.Data yang digunakan dalam penelitian adalah data bulanan volume murabahah, perolehan dana pihak ketiga (DPK), dan non performing financing Bank Syariah Mandiri serta data tingkat bonus Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) dari Bank Indonesia dan tingkat suku bunga konsumtif bank konvensional (BUNGA) dari Badan Pusat Statistik. Seluruh data bulanan tersebut diambil selama kurun waktu Mei 2007 sampai dengan Februari 2013. Metode yang digunakan adalah regresi berganda dengan memanfaatkan variabel dummy karena adanya perubahan kebijakan yaitu pemberlakuan UU Nomor 42 Tahun 2009.Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa pemberlakuan UU Nomor 42 Tahun 2009 mempengaruhi volume transaksi murabahah pada perbankan syariah khususnya pada Bank Syariah Mandiri. Keberadaan UU tersebut mempengaruhi intersep model dan memoderasi variabel bebas lainnya (DPK, SBIS dan BUNGA) yang mempengaruhi volume murabahah.

---

ABSTRACT
The thesis was motivated by the application of Law No. 42 of 2009 that it contains equal treatment (tax neutrality) for Value Added Tax on the type of credit transactions in conventional banking and murabaha financing transactions in Islamic banking. This research aims to find out that the tax provisions by setting clear and tax neutrality inherent in the application of Law No. 42 of 2009 may affect the volume of murabaha transactions in Islamic banking in particular with Bank Syariah Mandiri.The data used in this research are monthly data of murabaha volume, the acquisition of third party fund (DPK), and non-performing financing from Bank Syariah Mandiri and data of bonus rate of Bank Indonesia Sharia Certificates (SBIS) from Bank Indonesia and the consumptive interest rate of conventional banks (BUNGA) from Badan Pusat Statistik. All data were taken monthly during the period from May 2007 to February 2013. The method used is multiple regression by using a dummy variable for the change in policy because of the application of Law No. 42 of 2009.Based on the results of the research concluded that the application of Law No. 42 of 2009 affect the volume of murabaha on Islamic banking in particular with Bank Syariah Mandiri. The existence of this law affects the intercept of model and moderate the other independent variables (DPK, SBIS and BUNGA) that affect the volume of murabaha.