ABSTRAKPenerimaan pajak merupakan sumber penerimaan negara terpenting saat ini. Salah satu
sumber penerimaan pajak terbesar adalah dari sektor Pajak Pertambahan Nilai
(PPN)dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM). Buoyansi dan elastisitas
pajak adalah ukuran umum yang digunakan untuk mengestimasi produktivitas
penerimaan pajak. Konsep buoyansi digunakan untuk mengetahui tingkat responsivitas
otomatis (built-in) penerimaan pajak terhadap basis pajaknya. Sedangkan konsep
elastisitas berguna untuk mengetahui rsponsivitas penerimaan pajak, baik terhadap basis
pajaknya maupun terhadap perubahan kebijakan. Untuk mengetahui apakah perubahan
kebijakan tersebut secara signifikan mempengaruhi penerimaan pajak, harus dipisahkan
antara elastisitas dan buoyansi. Salah satu cara untuk memisahkan elastisitas dengan
buoyansi adalah metode Indeks Divisia.
Reformasi perpajakan dimulai pada tahun 1983, termasuk di dalamnya reformasi PPN
dan PPnBM. Sampai dengan tahun 2012, Undang-Undang PPN telah mengalami
amandemen sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu pada tahun 1994, tahun 2000, dan tahun 2009.
Dengan menggunakan Indeks Divisia selama tahun 1984 sampai dengan 2012, koefisien
buoyansi sebesar 0,99 dan koefisien elastisitas sebesar 0,82. Hal tersebut menunjukkan
bahwa penerimaan PPN/PPnBM relatif uniter buoyant, akan tetapi kurang elastic
terhadap basis pajaknya. Sedangkan dengan menggunakan basis PDB sektoral tahun
2005 sampai dengan 2012, penerimaan PPN juga inelastis terhadap perkembangan basis
pajaknya dengan koefisien 0,632 dan relatif buoyant terhadap PDB keseluruhan dengan
koefisien 1,076. Penerimaan pajak yang inelastis akan memaksa pemerintah untuk terus
melakukan perubahan-perubahan kebijakan, baik dalam basis pajak maupun tarif
pajaknya atau keduanya, agar mampu menyeimbangkan dengan peningkatan belanja
publik. Akibatnya, perubahan-perubahan kebijakan pajak yang terus menerus akan
berdampak buruk pula pada investasi jangka panjang karena ketidakpastian dalam
kebijakan pajaknya. Apalagi menggunakan elastisitas titik menunjukkan bahwa sektor
yang buoyancy fluktuatif ditunjukkan oleh sektor industri pengolahan dan
pertambangan yang merupakan sektor-sektor kunci penerimaan PPN, dan sektor yang
relatif stabil dan buoyant adalah sektor perdagangan. Oleh karena itu, pemerintah perlu
mengkaji kembali kebijakan-kebijakan PPN baik mengenai basis maupun struktur PPN,
khususnya untuk sektor industri pengolahan dan pertambangan.
ABSTRACTTax revenue is the most important source of state revenue nowadays. One of the largest
sources of tax revenue is Value Added Tax (VAT) and Sales Tax on Luxury Goods. Tax
buoyancy and elasticity is a common measure used to estimate tax revenue productivity.
Concept of elasticity is used to determine the level of responsiveness of automatic (builtin)
of tax revenue to the tax base. While the concept of buoyancy is useful to know
responsiveness of tax revenue, both to the tax base as well as to changes in policy. To
determine whether the policy changes significantly affect tax revenues, it should be
separated between elasticity and buoyancy. One way to separate the elasticity with
buoyancy is Divisia index method.
Tax reform initiated in 1983, including the reform of VAT and Sales Tax on Luxury
Goods. Until 2012, the VAT Act has been amended as many as three (3) times, namely
in 1994, 2000, and 2009.
By using the Divisia index during 1984 to 2012, amounting to 0.99 and buoyancy
coefficient of elasticity coefficient of 0.82. It shows that the PPN / PPnBM (VAT and
Sales Tax on Luxury Goods) relatively unitary buoyant, but less elastic to the tax base.
While using the basis of sectoral GDP from 2005 to 2012, VAT revenues also inelastic
with respect to the development of the tax base with a coefficient of 0.632 and a buoyant
relative to GDP overall with a coefficient of 1.076. Inelastic tax system forces
governments to continuously make discretionary changes, either in the tax bases or in
the tax rates or both, in order to be able to keep up with increasing public expenditures.
Furthermore, a tax system that is subject to constant adjustments by policy-makers
generates greater uncertainties and has adverse effects on long-term investments, as the
private sector delays its investment decisions, due to uncertainties in the tax system.
Moreover using the point elasticity indicates that manufacturing and mining sectors are
fluctuating as the VAT key sector, and the trade sector is relatively stable and buoyant.
Therefore, the government needs to review the policies of both the base and the VAT
structure, in particular for the manufacturing and the mining sector.
