Konsolidasi tanah perkotaan (KTP) di berbagai kota dan ibukota negara dunia sudah banyak berhasil dilaksanakan, namun hingga kini di Kota Jakarta masih belum terealisasi. Salah satu faktor penentu berhasilnya penetapan lokasi berawal dari adanya kesediaan, minat awal dan kesepakatan masyarakat. Sasaran utama KTP di wilayah perkotaan adalah dalam rangka peremajaan permukiman kumuh. Salah satu lokasi permukiman kumuh berat yang terdapat di Wilayah DKI Jakarta adalah RW 014 Kelurahan Kebon Melati, Kecamatan Tanah Abang, Kota Administrasi Jakarta Pusat.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah masyarakat perkotaan di Jakarta, khususnya masyarakat yang bertempat tinggal pada kawasan permukiman kumuh berat di RW 014 Kelurahan Kebon Melati bersedia untuk menerima program KTP, berapa besar prosentase yang bersedia dan tidak bersedia, variabel-variabel apa saja yang berpengaruh dan apakah adanya jaminan mendapatkan satuan unit rumah susun, relokasi dan ganti rugi biaya relokasi berpengaruh positif terhadap kesediaan masyarakat untuk menerima program konsolidasi tanah perkotaan (dalam bentuk rencana pembangunan rumah susun).Penelitian ini menggunakan pendekatan survei dengan menggunakan kuesioner yang berasal dari 100 sampel responden. Analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif dan analisis regeresi berganda model logit untuk mengetahui variabel-variabel yang diduga berpengaruh terhadap kesediaan masyarakat untuk menerima program konsolidasi tanah perkotaan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kesediaan masyarakat untuk ikut program KTP cukup tinggi, yakni sebesar 64%. Adapun variabel-variabel yang signifikan berpengaruh adalah umur, jenis kelamin, pekerjaan, asal daerah, jumlah keluarga, luas tanah, jumlah lantai bangunan, lama tinggal, umur bangunan, jumlah kamar, adanya jaminan mendapatkan SHMRSS dan adanya jaminan ganti rugi biaya relokasi.Untuk mendapatkan tingkat kesediaan yang lebih tinggi, perlu dilakukan berbagai upaya (misal kegiatan sosialisasi) yang lebih baik oleh pemerintah. Selain itu, pelaksanaan program KTP dalam bentuk rencana pembangunan rumah susun perlu pendekatan paradigma baru sehingga dapat dilaksanakan dan tepat sasaran.

---

Urban land consolidation (ULC/KTP) in various cities and the capital of the world countries have successfully implemented many, but until now in Jakarta is yet to be realized. One key success factor in determining of the location came from willingness, initial interest and agreement society. The main target KTP in the urban areas in order to rejuvenate the slums. One of the locations that are heavy slums in Jakarta area is RW 014 Kelurahan Kebon Melati, Kecamatan Tanah Abang, Central Jakarta Administration City.The purpose of this study was to determine whether the urban community in Jakarta, especially people living in slum areas heavy in RW 014 Kelurahan Kebon Melati willing to accept the KTP program, how much percentage are willing and not willing, what are the variables that influential and whether the guarantee of getting the apartment unit, relocation and compensation costs relocation a positive effect on people's willingness to accept urban land consolidation program (in the form of public housing development plan).This study uses a survey approach using a questionnaire derived from the 100 sample respondents. The analysis used is descriptive analysis and qualitative analysis regeression multiple logit models to determine the variables that influence thought on people's willingness to accept urban land consolidation program.The results showed that the level of people's willingness to participate in the KTP program it is pretty high, which amounted to 64%. The variables that significantly influence are age, gender, occupation, region of origin, family size, land area, number of floors of the building, length of stay, age of building, number of rooms, the guarantee and the guarantee of getting SHMRSS and compensation relocation costs.To get a higher level of willingness, to do various efforts (eg. socialization) better government. In addition, the implementation of KTP program in the form of public housing development plans need to approach a new paradigm that can be implemented and on target.