Berlakunya sistem self assessment yang memberikan kepercayaan penuh kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang menuntut adanya peranan yang optimal dari Direktorat Jenderal Pajak untuk melaksanakan fungsi pengawasan dan penegakan hukum atas terjadinya segala bentuk penyimpangan pemenuhan kewajiban perpajakan baik berupa pelanggaran administrasi maupun tindak pidana. Dalam hal terjadi suatu tindak pidana, pemeriksaan bukti permulaan bertujuan untuk mendapatkan bukti permulaan tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan yang dilakukan oleh siapa pun yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara. Bukti permulaan diperoleh dari analisis dan pengembangan data, informasi, laporan, pengaduan (IDLP), yang dapat dilaksanakan baik untuk seluruh jenis pajak maupun satu jenis pajak. Dalam pelaksanaannya, pemeriksaan bukti permulaan akan memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat apabila tindak lanjut dari pemeriksaan tersebut ditingkatkan ke Penyidikan, hingga Wajib Pajak patuh dan mau melunasi kewajiban utang pajaknya. Sebaliknya, Pemeriksaan Bukti Permulaan akan menjadi persoalan tersendiri jika terhadap Wajib Pajak telah dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan, seharusnya status pemeriksannya ditindaklanjuti dengan tindakan penyidikan, namun ditindaklanjuti dengan tindakan lainnya. Manfaat dari penelitian ini akan memberikan wawasan pengetahuan terhadap penerapan ilmu hukum ekonomi khususnya yang berhubungan dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan di bidang perpajakan. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dan bersifat deskriptif analisis. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa tidak selalu Pemeriksaan Bukti Permulaan di bidang perpajakan berujung pada penyelesaian secara pidana yang berlanjut ke tingkat penyidikan, penggunaan ancaman sanksi pidana di bidang perpajakan adalah sebagai senjata terakhir atau pamungkas (ultimum remedium) manakala pengenaan ancaman sanksi administrasi tidak efektif atau tidak diindahkan. Penyelesaian administrasi akan lebih diutamakan semata-mata untuk kepentingan penerimaan negara sejalan dengan filosofi hukum pajak yang lebih mengutamakan pada tujuan penerimaan negara.

---

Introduction of self assessment system that gives full trust to the taxpayer to calculate, calculate, pay and report the amount of tax payable, which itself requires the existence of the optimal role of the Directorate General of taxation to carry out the functions of supervision and law enforcement upon the occurrence of any form of tax obligations fulfillment deviation either in the form of administrative offences and criminal acts. In the event of a criminal offence, the preliminary evidence examination aims to obtain preliminary evidence about the existence of an alleged criminal act has taken place in the field of taxation done by anyone who can cause a loss in revenue of the State. Preliminary evidence obtained from the analysis and development of data, information, reports, complaints (IDLP), which can be carried out either for the entire tax types and one type of tax. In practice, preliminary evidence examination will provide a sense of fairness and legal certainty for the community in follow-up of the inspections stepped up to investigation, until taxpayers dutifully and want to pay off its tax debt obligations. In contrast, preliminary evidence examination will be a separate issue if the taxpayer has done preliminary evidence examination, should have the status of pemeriksannya followed up with acts of investigation, but followed up with other actions. The benefits of this research will provide insight into the knowledge of the application of the science of economic law, particularly relating to the examination of preliminary evidence in the taxation field. This research is qualitative and descriptive research analysis. The results of this research is that there is always an examination of preliminary evidence in the taxation field led to the completion of an ongoing criminal investigation, to the extent of the use of the threat of criminal sanctions in the field of taxation is as the last weapon or (ultimum remedium) ultimate whereas the imposition of administrative sanctions threat is not effective or is not ignored. The completion of the administration would be an advantage solely for the benefit of State revenue in line with the philosophy of the tax law that prefer the on state revenue goals.