ABSTRAK
Tesis ini membahas tentang perubahan sistem pemerintahan daerah di Jepang dan di Indonesia. Pada tahun 2005 Jepang melakukan penggabungan (merger) kota dan desa di berbagai prefektur yang disebut dengan Heisei no dai Gappei. Di samping itu pada awal tahun 2000 Indonesia juga memutuskan untuk melakukan Pemekaran di berbagai daerah. Di Jepang ekonomi menjadi alasan utama penggabungan (merger) dengan cara pengurangan dana angggaran dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah sebagai upaya peningkatan ekonomi dan revitalisasi ekonomi Jepang dengan cara penghematan. Sedangkan pemekaran di Indonesia, banyaknya otonomi daerah yang muncul mengharuskan pemerintah induk dan pusat harus memberi anggaran bagi tiap-tiap daerah otonom baru sehingga biaya yang harus di keluarkan pemerintah juga akan berlipat ganda untuk biaya otonomi baru tersebut. Sehingga timbul semacam pemborosan dana anggaran yang harus dikeluarkan pemerintah pusat.

---

ABSTRACT
This thesis is discussing about changes local government system in Japan and Indonesia. In 2005, Japanese does merger between cities and town in various prefecture called Heisei no dai Gappei. Besides that, in early 2000 Indonesia also decided to do the splitting in various areas called “pemekaran”. Japan’s economy became to main reason for the merger for reduction budget funds from central government to local government as improvement economic and revitalization of the Japanese economy. In Indonesia’s cases government have to supply new regional autonomy for infrastructure and economic development.