ABSTRAKPenelitian ini berfokus pada Penyelenggaraan Daktiloskopi dalam pelayanan publik pada Kementerian Dalam Negeri, Pusinafis POLRI, dan Kementerian Hukum dan HAM. Melalui pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, penelitian ini menggunakan teori daktiloskopi, pelayanan publik, KISS (koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi) dan biometrik. Dari analisis terhadap hasil penelitian disimpulkan bahwa Mekanisme (penanganan) tugas daktiloskopi dengan dukungan teknologi (tidak lagi manual) saat ini sudah menjadi baku dalam paket sistem biometrik. Oleh karenanya penyelenggaraan identifikasi biometrik menjadi hal yang sesungguhnya dapat dilakukan dengan terkoordinasi dan terintegrasi secara sederhana (simplifikasi) dan selaras (sinkronisasi) di banyak institusi pemerintah.

---

ABSTRACTThis study focuses on the implementation dactyloscopy in public service at the Ministry of Interior, Pusinafis Police, and the Ministry of Justice and Human Rights. Through a qualitative approach with descriptive method, this study uses dactyloscopy theory, public service, KISS (coordination, integration, synchronization, simplification) and biometrics. From the analysis of the results of the study concluded that the mechanism (handling) dactyloscopy task with tech support (no more manual) is now a standard in biometric systems package. Therefore the implementation of biometric identification into the real thing can be done with a coordinated and integrated in a simple (simplification) and synch (synchronization) at many government institutions.