Pengeluaran kesehatan katastropik (> 40% disposible income) di Indonesia selama beberapa tahun terakhir masih membebani masyarakat. Lebih dari 70% pengeluaran kesehatan katastropik dibayar tunai oleh rumah tangga (out of pocket). Di sisi lain, berdasarkan data World Bank tahun 2007, jumlah penduduk Indonesia yang berpenghasilan kurang dari USD 2,00 per hari mencapai 49% penduduk. Pengeluaran kesehatan katastropik mengakibatkan banyak keluarga menghabiskan tabungan atau menjual aset yang akhirnya memiskinkan rumah tangga. Proses pemiskinan tidak terjadi apabila rumah tangga memiliki asuransi kesehatan, seperti pegawai negeri. Asuransi kesehatan dapat melindungi penurunan keuangan pesertanya apabila ia terkena penyakit berbiaya tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat proteksi yang diterima RT PNS dan variasi tingkat proteksi asuransi kesehatan di kalangan berbagai kelompok pegawai. Penelitian ini merupakan penelitian evaluasi dengan menggunakan data sekunder yaitu data klaim Askes. Penelitian ini dilakukan dengan menganalisis data klaim pemanfaatan pelayanan kesehatan peserta PT Askes di Jawa Tengah dan DI Yogyakarta pada tahun 2011. Data klaim tersebut dianalisa dengan metode regresi logistik ganda untuk menguji hipotesa tentang tingkat proteksi Askes PNS. Untuk menilai golongan mana yang lebih dilindungi, analisa Indeks Kakwani digunakan untuk menggambarkan pemerataan protektabilitas asuransi kesehatan yang diterima pegawai negeri. Dari 147.040 rumah tangga yang dianalisis, sebanyak 56.598 rumah tangga (38,49%) memanfaatkan pelayanan kesehatan di rumah sakit dengan total klaim rawat inap sebesar Rp.158,3 milyar, lebih besar dibandingkan total klaim rawat jalan sebesar Rp.134,9 milyar. Berdasarkan hasil penelitian ini, disimpulkan bahwa asuransi kesehatan PNS memiliki asosiasi dengan perlindungan kesehatan dan ekonomi pegawai negeri di Jawa Tengah dan DI Yogyakarta. Analisis menunjukkan bahwa asuransi kesehatan dapat memproteksi rumah tangga dari pengeluaran kesehatan katastropik (pemiskinan). Hal ini dilihat dari tingkat proteksi asuransi kesehatan terhadap pengeluaran rumah tangga yang mencapai 52 tahun gaji pegawai negeri. Rumah tangga usia tua mendapat proteksi lebih tinggi (OR = 1,67) dibandingkan dengan rumah tangga usia muda. Penelitian ini merekomendasikan agar program jaminan pelayanan kesehatan diperluas atau dikembangkan kepada seluruh penduduk, untuk melindungi penduduk dari kemiskinan karena sakit.

---

For the majority of Indonesian households, health care is considered as severe financial burden. More than 70% of households? health expenditures are paid from out-of-pocket. In 2007, the World Bank showed that the proportion of Indonesians households spent less than 2.00 a day remained 49% of the households. Health expenditure forced households to consume their savings or to sell their assets which forced them into poverty. On the contrary, households with health insurance (mostly civil servants) were supposed to be financially protected from high health care costs.

This study aims to determine the extent of financial protection received by civil servants among different ranks. This evaluation study used 2011 Askes claim data in Central Java and Yogyakarta. From 147.040 households, 56.598 (38.49%) used hospital care with total inpatient claim of IDR 158.3 billion, slightly higher than the total outpatient claim of IDR 134.9 billion. Data analysis used logistic regression to test the hypothesis. Kakwani index was used to assess the distribution of protectability across various ranks of civil servants.

This result found that Askes was associated highly protected civil servants in Central Java and Yogyakarta from bankcrupcy. The study shows that Askes protects households from catastrophic health expenditure. The level of financial protection provided by Askes reached 52 years salaries of civil servants?. Pensioners received higher protection (Odds-ratio = 1.67) compared to active employees/civil servants.

This study recommends expanding health insurance to all Indonesian population.