UI - Skripsi Open :: Kembali

UI - Skripsi Open :: Kembali

Kebijakan pajak pertambahan nilai atas rotan dalam rangka mendorong perkembangan industri rotan di Indonesia = Policy on the value added tax in order to encourage the development of the rattan cane industry in Indonesia

Arief Wahyudi; Wisamodro Jati, examiner; Gunadi, examiner; Dikdik Suwardi, supervisor (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2012)

 Abstrak

[ABSTRAK
Kekhawatiran para pelaku dunia usaha industri rotan terhadap penghapusan Pasal
4A ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, dikarenakan peraturan
pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas rotan yang tidak jelas. Berdasarkan
masalah tersebut, maka membuka kembali permasalahan mengenai latar belakang
penetapan rotan sebagai Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat strategis.
Penelitian dalam skripsi ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif dengan
tujuan untuk mengetahui secara mendalam mengenai latar belakang kebijakan
Pajak Pertambahan Nilai atas rotan ditetapkan sebagai Barang Kena Pajak
Tertentu yang bersifat strategis, Implementasi kebijakan Pajak Pertambahan Nilai
atas rotan terhadap perkembangan industri rotan, serta kebijakan Pajak
Pertambahan Nilai yang sebaiknya diterapkan untuk mendorong dunia usaha
kehutanan khususnya rotan di Indonesia. Berdasarkan penelitian yang sudah
peneliti lakukan, didapatkan hasil penelitian bahwa dalam penetapan rotan sebagai
Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat strategis dilihat dari berbagi sisi,
diantaranya yaitu dilihat dari segi penambahan nilai pada rotan tersebut atau
dilihat dari faktor ekonomi yang mendasari pemberian fasilitas Pajak Pertambahan
Nilai dibebaskan, yaitu untuk mendorong perkembangan industri rotan di
Indonesia serta meningkatkan daya saing industri rotan. Faktor penghambat
implementasi kebijakan tersebut yaitu, dari faktor komunikasi sehingga
kekhawatiran akan penghapusan Pasal 4A Undang-Undang Nomor 42 Tahun
2009 muncul. Kesemuanya itu diakibatkan kurangnya sosialisasi perpajakan yang
dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Faktor lainnya yaitu masalah
administrasi dalam proses pengukuhan Wajib Pajak menjadi Pengusaha Kena
Pajak, yang didalamnya hanya semata-mata untuk mendapatkan fasilitas berupa
pembebasan PPN.

ABSTRAK
Concerns actors rattan’s industrial business due the abolition of Article 4A
Paragraph (1) of Law Number 42 Year 2009, due to the obscurity of the
imposition of value added tax. Based on that problem, it also a remainder for the
background of determination that rattan is a considered as a certain strategic
taxable goods. The research is using a descriptive qualitative approach in order
to have a depth understanding of the background that set rattan as a certain
strategic taxable goods, implementation of value added policy for rattan to
stimulate rattan industry and also the value added tax policy that should be
applied to stimulate the forestry business especially for the rattan industry in
Indonesia. Based on the research conducted, obtained results that rattan
designated as taxable goods certain strategic views from all sides, among which
in term of adding value to rattan or viewed from the economic factors underlying
the provision of Value Added Tax released, that is to stimulate rattan industry in
Indonesia and to increase competitiveness business rattan industry in Indonesia.
For implementation inhibiting factors of that policy is about communication that
should make concerns the elimination of Article 4A Paragraph (1) of Law Number
42 Year 2009 came out. All of that problem due to lack of knowledge of business
taxation actors rattan industry and the lack of socialization taxation undertaken
by Directorate General of Taxation., Concerns actors rattan’s industrial business due the abolition of Article 4A
Paragraph (1) of Law Number 42 Year 2009, due to the obscurity of the
imposition of value added tax. Based on that problem, it also a remainder for the
background of determination that rattan is a considered as a certain strategic
taxable goods. The research is using a descriptive qualitative approach in order
to have a depth understanding of the background that set rattan as a certain
strategic taxable goods, implementation of value added policy for rattan to
stimulate rattan industry and also the value added tax policy that should be
applied to stimulate the forestry business especially for the rattan industry in
Indonesia. Based on the research conducted, obtained results that rattan
designated as taxable goods certain strategic views from all sides, among which
in term of adding value to rattan or viewed from the economic factors underlying
the provision of Value Added Tax released, that is to stimulate rattan industry in
Indonesia and to increase competitiveness business rattan industry in Indonesia.
For implementation inhibiting factors of that policy is about communication that
should make concerns the elimination of Article 4A Paragraph (1) of Law Number
42 Year 2009 came out. All of that problem due to lack of knowledge of business
taxation actors rattan industry and the lack of socialization taxation undertaken
by Directorate General of Taxation.]

 File Digital: 1

Shelf
 S-Arief Wahyudi.pdf :: Unduh

 Metadata

Jenis Koleksi : UI - Skripsi Open
No. Panggil : S-Pdf
Entri utama-Nama orang :
Entri tambahan-Nama orang :
Entri tambahan-Nama badan :
Program Studi :
Subjek :
Penerbitan : [Place of publication not identified]: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2012
Bahasa : ind
Sumber Pengatalogan : LibUI ind rda
Tipe Konten : text
Tipe Media : unmediated ; computer
Tipe Carrier : volume ; online resource
Deskripsi Fisik : xiv, 113 pages ; 28 cm + appendix
Naskah Ringkas :
Lembaga Pemilik : Universitas Indonesia
Lokasi : Perpustakaan UI, Lantai 3
  • Ketersediaan
  • Ulasan
  • Sampul
No. Panggil No. Barkod Ketersediaan
S-Pdf TERSEDIA
Ulasan:
Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 20354848
Cover