UI - Skripsi Open :: Kembali

UI - Skripsi Open :: Kembali

Permasalahan implementasi kebijakan pemerintah pusat pada pemerintah daerah studi kasus permohonan keringanan denda retribusi izin mendirikan bangunan program 1000 Tower Rusunami = Problems of implementations central development policy on local government case studies of request retribution waivers of penalty building permit retribution for 1000 Tower Rusunami program

Damar Litawati Mustika; Emil Bachtiar, supervisor; Machmudin Eka Prasetya, examiner; Tubagus Muhamad Yusuf Khudri, examiner (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2012)

 Abstrak

Skripsi ini berisi mengenai studi kasus tentang permohonan keringanan denda retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang diajukan pengembang rusunami terkait dengan pembangunan rusunami program 1000 tower. Menurut Pengembang, seharusnya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak mengenakan denda atas pelanggaran tersebut. Permohonan keringanan denda retribusi ini masih menjadi piutang di Dinas P2B sehingga menjadi temuan BPK pada Tahun 2011.
Penulis ingin meneliti mengapa perbedaan pendapat mengenai pengenaan denda retribusi IMB ini bisa terjadi dan apa saja permasalahan dalam pembangunan rusunami program 1000 Tower. Kesimpulan dari penelitian ini adalah penyebab denda ini dikarenakan komitmen Pemerintah Pusat yang tidak ditindaklanjuti dengan dasar hukum, sehingga Pengembang dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki pandangan yang berbeda terhadap pengenaan denda tersebut.

This thesis contains a case study of the application fee waivers fines Building permit (IMB) the proposed development associated with the development rusunami rusunami 1000 tower program. According to the developer, the city administration should not impose fines for violations. Application for relief is still a levy fines receivable in the Department of P2B to be finding the BPK in 2011.
The author wanted to investigate why the difference of opinion on the imposition of levies fines IMB can happen and what are the problems in the construction of Tower rusunami 1000 program. The conclusion of this study is the cause of a fine is because the central government's commitment is not followed up with a legal basis, so the developer and the city administration has a different view of the imposition of penalties.

 File Digital: 1

 Metadata

Jenis Koleksi : UI - Skripsi Open
No. Panggil : S-Pdf
Entri utama-Nama orang :
Entri tambahan-Nama orang :
Entri tambahan-Nama badan :
Program Studi :
Subjek :
Penerbitan : Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2012
Bahasa : ind
Sumber Pengatalogan : LibUI ind rda
Tipe Konten : text
Tipe Media : computer
Tipe Carrier : online resource
Deskripsi Fisik : xiv, 93 pages ; 28 cm + appendix
Naskah Ringkas :
Lembaga Pemilik : Universitas Indonesia
Lokasi : Perpustakaan UI, Lantai 3
  • Ketersediaan
  • Ulasan
  • Sampul
No. Panggil No. Barkod Ketersediaan
S-Pdf 14-24-09887258 TERSEDIA
Ulasan:
Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 20355715
Cover