Kebijakan dan scenario planning pengelolaan kawasan perbatasan di Indonesia (studi kasus perbatasan darat di Kalimantan)  = Policy and scenario of border area management in Indonesia case (study of land border in Kalimantan)

Moeldoko, author

Abstrak

[ABSTRAK

The success of border area management is one of aims in creating the most

strategic national importance for stand-establishment the unitary state of Indonesia

or NKRI. However, for more than six decades, the border area management is still

facing problems in terms of security and sovereignty; the prosperity and the

protection of people; the public service and the infrastructures; the governance

and the sustainability of behavior; the dependence on neighboring country; the

cross-border crime; security, management and protection of national assets; and

the government decentralization. Those issues are based on the content of policy,

policy implementation and the problematic future reflection.

Therefore, this research is done for answering three main questions, there are: (i)

what is the content of border area management policy in the same manner as set

out in Law No. 43 of 2008 and Presidential Law No. 12 Tahun 2010 and the

content of legislation rule and the other concerned policy?; (ii) What is the

implementation of border area management policy in creating secure and

prosperous national front porch?; (iii) what scenario and direction border area

management policy which is secure and prosperous until 2030? Generally, the

research is done in two stages; the first stage covers the content evaluation and the

policy implementation and the second stage covers the planning scenario and the

recommendation formulating of policy.

Analysis to content of border area management policy discovers the policy

?discrepancy?, the lack of inters policy regulation harmony, and the overlapping

of policy in border area management. The policy unconformity is discovered in

budgeting aspect, the budget of border area management which is contained in

government expense items is still spread in some ministries or technical

institutions. Analysis to policy implementation discovers the lack of program

coordination and the cohesiveness by BNPP as the main problem of the border

area management ineffectiveness. The distribution system and the authority

coordination between BNPP and ad-hoc institutions are also problematic. The

implementation of border area policy is also influenced by the absence of border

area ordering and management grand design.

With the strategic question ?how the condition of the border area is defensible in

NKRI frame until 2030 and in anticipation of the AEC 2015 collaborate and

compete??, four driving forces are formulated, there are politic, economy

development, security, and prosperity. The researcher set up four scenarios of

border area management, there are: Merah Putih Berkibar Jaya, Merah Putih

Terkulai di Ujung Tiang, Merah Putih Setengah Tiang, dan Merah Putih Turun

Tiang. From the policy analysis can be concluded that there are the discrepancy, the exist

of vacuum, the inconsistence, the disharmony, and the inaccuracy of policy

formulation, which cause the organization and program system is non-optimal.

From the implementation of policy analysis can be concluded that there is the

ineffectiveness of implementation caused by varieties of perception and

infrastructures obstruction. From the scenario planning can be concluded that

there are four driving forces: politic, economy development, security, and

prosperity, and that if there is no change, the border area management will be

entered in Skenario Merah Putih Setengah Tiang or Merah Putih Turun Tiang. As

for some reasons, the changes and the action of perfectingthe policy and the

consolidating of institutional are needed.

In connection with the content of policy there is a recommendation for

rehabilitation, action of perfecting and the harmonization of border area policy,

and also the need of developing the border area management and ordering. In

connection with the policy implementation there is a recommendation the need of

the like-minded perception and the strategy from the stakeholders and also the

infrastructure supplying, the equality of infrastructure and the main resource, the

BNPP reorganization obtruding with place BNPP under the Vice President

control, the need of restructuration BNPP based on unit of area, and the authority

for BNPP leader for determining the budget allocation in managing border area. In

connection with scenario planning there is a recommendation the need of scenario

development with the complete variables as the main renewal or the action of

perfecting the policy and its implementation, and also the need of rehabilitation

and action of perfecting the strategic policy continuously based on Merah Putih

Berkibar Jaya scenario, with considering the newest development, preference and

national-local agenda.

The theories implication of this research is first, the research of border area

management policy needs to be developed further. Second, theories synthesis in

policy research is going upon the policy structure theories, the policy

contextualization, and is compacted with the policy evaluation theories and the

territorial reformation theories needs to be developed further. Practically, this

research has three implications. First, the need of the rehabilitation and the action

of perfecting the policy is going upon the concerned policy analysis for creating

ideal scenario. Second, the need of the border area management policy study for

formulating the rules of law which is lex specializes. Third, the need of

government intervention in terms of the region enfoldment, creating a new

development low of region such as an administrative region in border area.

ABSTRAK

Keberhasilan dalam pengelolaan kawasan perbatasan merupakan salah satu tujuan

dalam mewujudkan kepentingan nasional yang paling strategis bagi tegakberdirinya

Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun, selama lebih dari enam

dasa-warsa, pengelolaan kawasan perbatasan masih menghadapi masalah dalam

hal keamanan dan kedaulatan; kesejahteraan dan perlindungan rakyat; pelayanan

publik dan sarana-prasarana; tata kelola dan keberlanjutan lingkungan;

ketergantungan pada negara tetangga; kejahatan lintas perbatasan; pengamanan,

pengelolaan dan perlindungan aset-aset nasional; dan desentralisasi pemerintahan.

Permasalahan-permasalahan tersebut bersumber pada isi kebijakan, implementasi

kebijakan dan gambaran masa depan yang problematik.

Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menjawab tiga pertanyaan pokok,

yakni: (i) bagaimana isi kebijakan ( policy content) pengelolaan kawasan

perbatasan sebagaimana diatur dalam UU No. 43 Tahun 2008 dan Perpres No. 12

Tahun 2010 serta peraturan perundang-undangan dan kebijakan terkait lainnya?;

(ii) bagaimana implementasi kebijakan pengelolaan kawasan perbatasan dalam

mewujudkan beranda depan negara yang aman dan sejahtera?; dan (iii) bagaimana

skenario dan arah kebijakan pengelolaan kawasan perbatasan yang aman dan

sejahtera sampai dengan tahun 2030? Secara umum, penelitian dilakukan dalam

dua tahap, yakni tahap pertama yang mencakup evaluasi isi dan implementasi

kebijakan serta tahap kedua yang mencakup scenario planning dan perumusan

rekomendasi kebijakan.

Analisis terhadap isi kebijakan pengelolaan kawasan perbatasan menemukan

adanya ?kesenjangan? kebijakan, kurang harmonisnya pengaturan antar kebijakan,

dan tumpang tindihnya kebijakan dalam pengelolaan kawasan perbatasan.

Ketidak-selarasan kebijakan antara lain ditemukan dalam aspek penganggaran,

yaitu bahwa anggaran pengelolaan kawasan perbatasan yang terdapat pada pos

belanja Pemerintah masih tersebar di beberapa Kementerian/ Lembaga teknis.

Analisis terdahap implementasi kebijakan mendapatkan kurangnya koordinasi dan

keterpaduan program oleh BNPP sebagai akar masalah dari belum efektifnya

pengelolaan kawasan perbatasan. Sistem pembagian dan koordinasi kewenangan

antara BNPP dan lembaga-lembaga ad-hoc juga problematik. Implementasi

kebijakan pengelolaan kawasan perbatasan juga dipengaruhi oleh belum adanya

grand design penataan dan pengelolaan kawasan perbatasan.

Dengan pertanyaan strategis ?Bagaimanakah kondisi kawasan perbatasan dapat

dipertahankan dalam bingkai NKRI sampai dengan tahun 2030 dan guna

mengantisipasi AEC 2015 yang berkolaborasi dan berkompetisi??, empat driving

forces dirumuskan, yaitu politik, pembangunan ekonomi, keamanan, serta

kesejahteraan. Peneliti membangun 4 (empat) scenario pengelolaan kawasan perbatasan, yaitu: Merah Putih Berkibar Jaya, Merah Putih Terkulai di Ujung

Tiang, Merah Putih Setengah Tiang, dan Merah Putih Turun Tiang.

Dari analisis kebijakan disimpulkan adanya kesenjangan, disharmonisasi,

kevakuman, ketidakkonsistenan, serta ketidaktepatan perumusan kebijakan, yang

mengakibatkan tidak optimalnya sistem keorganisasian dan program. Dari analisis

implementasi kebijakan disimpulkan adanya ketidakefektivan implementasi

karena keragaman persepsi dan hambatan prasarana dan sarana. Dari scenario

planning disimpulkan adanya empat driving forces yaitu politik, pembangunan

ekonomi, keamanan dan kesejahteraan, dan bahwa apabila tidak dilakukan

perubahan, pengelolaan kawasan perbatasan akan masuk pada Skenario Merah

Putih Setengah Tiang atau Merah Putih Turun Tiang. Untuk itu, perubahan atau

penyempurnaan kebijakan dan penguatan kelembagaan dibutuhkan.

Berkenan dengan isi kebijakan direkomendasikan perlunya perbaikan,

penyempurnaan dan harmonisasi kebijakan pengelolaan kawasan perbatasan, serta

perlunya pengembangan Grand Design Penataan dan Pengelolaan Kawasan

Perbatasan. Berkenaan dengan implementasi kebijakan direkomendasikan

perlunya kesepahaman persepsi dan strategi dari para stakeholder serta

penyediaan prasarana, sarana dan sumber daya yang memadai, mendesaknya

reorganisasi BNPP dengan menempatkannya di bawah kendali langsung Wakil

Presiden, perlunya restrukturisasi BNPP berdasarkan pada satuan wilayah, serta

diberikannya kewenangan kepada BNPP untuk menentukan alokasi anggaran

dalam pengelolaan kawasan perbatasan. Berkenaan dengan scenario planning

direkomendasikan perlunya pengembangan skenario dengan variabel-variabel

yang lebih lengkap sebagai dasar pembaruan atau penyempurnaan kebijakan dan

implementasinya, serta perlunya perbaikan atau penyempurnaan kebijakan

strategis secara terus-menerus berdasarkan pada Skenario Merah Putih Berkibar

Jaya, dengan mempertimbangkan perkembangan kekinian, preferensi dan agenda

nasional dan lokal.

Implikasi teoritik penelitian ini adalah, pertama, penelitian kebijakan pengelolaan

kawasan perbatasan perlu dikembangkan lebih lanjut, dan, kedua, sintesa teoritik

dalam penelitian kebijakan yang mendasarkan pada teori-teori struktur kebijakan

dan kontekstualisasi kebijakan serta dipadukan dengan teori-teori evaluasi

kebijakan serta teori-teori reformasi teritorial perlu dikembangkan lebih lanjut.

Secara praktik, penelitian ini memiliki tiga implikasi. Pertama, perlunya perbaikan

atau penyempurnaan kebijakan dengan mendasarkan pada analisis kebijakan

terkait demi terwujudnya skenario ideal. Kedua, perlunya kajian kebijakan

pengelolaan kawasan perbatasan demi merumuskan peraturan perundangundangan

yang bersifat lex specialis. Ketiga, perlunya intervensi pemerintah

dalam hal pemekaran daerah, membuat tata wilayah pengembangan baru dalam

bentuk daerah administratif di perbatasan.;Keberhasilan dalam pengelolaan kawasan perbatasan merupakan salah satu tujuan