ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi di MK,
mengevaluasi penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good
governance) di MK, dan mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi MK dalam
melaksanakan reformasi birokrasi dalam upaya menciptakan tata kelola pemerintahan
yang baik (good governance). Penelitian ini menggunakan metode analisa deskriptif.
Data dalam penelitian ini diperoleh melalui buku-buku, jurnal, karya akhir, peraturan
yang berlaku, dan laporan-laporan yang disusun oleh MK. Dalam penelitian ini juga
dilakukan observasi dan wawancara langsung dengan pihak terkait. Berdasarkan hasil
penilaian PMPRB, nilai capaian PMPRB MK adalah 72,22 (level 4) sehingga dapat
disimpulkan program RB yang dijalankan oleh MK sudah berhasil dan berjalan
dengan baik, hanya masih perlu pengembangan program-program RB yang masih
kurang efektif, seperti program manajemen perubahan dan program tata laksana.
Sedangkan berdasarkan hasil pengukuran tata kelola pemerintahan yang baik (good
governance), dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang
baik (good governance) di MK mencapai nilai 84,723 dan mencapai kualifikasi
“baik”. Namun masih terdapat beberapa hal yang perlu dibenahi yaitu MK belum
memiliki Whistle Blowing System, auditor internal belum berperan dalam merancang
Rencana Strategis, auditor internal belum memonitor pelaksanaan kegiatan unit kerja
yang berisiko tinggi terhadap tindakan penyelewengan. MK juga belum memiliki
aturan kebijakan untuk mencegah benturan kepentingan bagi pejabat struktural dan
fungsional dan auditor internal.
ABSTRACTThis research is intended to evaluate the implementation of bureaucracy reform at
Constitutional Court, evaluate the implementation of good governance principles, to
identify the constraints faced by Constitutional Court in the implementation of
bureaucracy reform in attempt to establish good governance. This research uses
descriptive analysis method. The data in this research is obtained through books,
journals, thesis, regulations, and reports compiled by Constitutional Court.
Observation and interview with related sides is also conducted in this research. Based
on PMPRB valuation, the score Constitutional Court achieved is 72.22 (level 4) so it
comes to conclusion that the bureaucracy reform that Constitutional Court conducted
has succeeded and running well, just need some developments from the ineffective
programs like changes management program and procedures program. Meanwhile,
based on good governance valuation, can be concluded that the implementation of
good governance at Constitutional Court reaching the score 84.723 and obtained
“Good” qualification. On the other hand, some things need to be improved like
Constitutional Court still hasn’t have the Whistle Blowing System, internal auditor has
no role in drafting the Strategic Plan, internal auditor hasn’t monitor the
implementation of work unit that has a high risk of diversion. Constitutional Court
also has no policy rules to prevent conflict of interest for the structural official and
internal auditor.
T-Siska Yuniza.pdf :: Unduh