ABSTRAK
Tesis ini membahas kehadiran peradilan agama sebagai lembaga penyelesaiansengketa perbankan syariah yang efektifitas keberadaannya belum dirasakanmaksimal sampai dengan diterbitkannya putusan Mahkamah Konstitusi di tahun2013. Tesis ini memberikan gambaran serta mengungkap sejauh mana peradilanagama mampu mengakomodir kebutuhan dan kepentingan industri perbankan syariahsebagai satu kesatuan sistem hukum ekonomi Islam. Penelitian dilakukan secaranormatif, yaitu dengan menganalisa pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukumsecara faktual. Adanya fakta bahwa selama kurun waktu keberadaan industriperbankan syariah, para pelaku di dalamnya justru cenderung untuk memilih lembagaperadilan umum apabila terjadi sengketa menunjukkan realitas keraguan ataskompetensi pengetahuan para hakim peradilan agama, kekhawatiran kepentinganperbankan yang tidak terakomodir secara baik, dan juga faktor sosial dimanaperadilan umum lebih familiar untuk dipilih daripada peradilan agama. Olehkarenanya agar cita-cita akan sebuah sistem hukum perbankan syariah yang utuh diIndonesia terwujud, diperlukan sinergi yang lebih baik antar lembaga dan jugasinkronisasi ketentuan di dalamnya.

---

ABSTRACT
This thesis discusses the presence of religious courls as a dispute resolutioninstitution of sharia banking that the effectiveness of its existence has not been feltmaximized until the publication of the Constitutional Court decision in 2013. Thisthesis provides an overview as well as reveal the extent to which the religious courtswere able to accommodate the needs and interests of the sharia banking industry as awhole legal system of Islamic economics. Research conducted normative, byanalyzing the execution or implementation of the provisions of the law. The fact thatduring the period of existence of the sharia banking industry, in which actors tend tochoose a general court in the event of a dispute showed the reality of doubt on thecompetence of knowledge of the judges of religious courts, which do not concern theinterests of banks are well accommodated, and also social factors which morefamiliar to the general court chosen rather than religious courts. Therefore, in orderthat the ideals of the legal system will be a complete sharia banking in Indonesiarealized, needed a better synergy between institutions and also synchronize theregulation in it.