ABSTRAKTesis ini membahas mengenai aspek perpajakan cross border turnkey project pada
Negara Indonesia, India dan Jerman. Turnkey project merupakan suatu proyek
konstruksi atau peralatan atau mesin yang dijual, dimana penjual menyediakan
seluruh fasilitas proyek supaya proyek tersebut siap untuk digunakan oleh
pembeli. Turnkey project terdiri dari kegiatan desain, pengadaan barang,
konstruksi, perakitan, instalasi dan pengawasan serta pengujian konstruksi,
peralatan, atau mesin yang dipasang. Pemajakan turnkey project menjadi
permasalahan apabila turnkey project dibuat dengan hanya satu kontrak untuk
seluruh kegiatan yang dilakukan khususnya transaksi lintas negara. Permasalahan
terutama ketika menentukan adanya BUT di Negara BUT berada, penentuan
adanya atribusi laba kepada BUT, dan perlakuan Pajak Penghasilan dari kegiatankegiatan yang dilakukan antar Negara. Untuk memahami permasalahan yang ada, maka perlunya pemahaman UU Domestik di suatu Negara, P3B dan Protokol P3B
yang berlaku serta pemahaman ketentuan interpretasi P3B berdasarkan konvensi
Wina.
ABSTRACTThis thesis discusses about the tax aspects of cross border turnkey project in state
of Indonesia, India, and Germany. Turnkey project is a project for sale of
construction or equipment or machinery, where the seller provides all facilities for
the project so that the project is ready to be used by the purchaser. Turnkey
project activity consists of the design, goods supply, construction, assembly,
installation, supervision, and commissioning construction, equipment, or
machinery is already assembled. Taxation turnkey project become a problem if
the project is made with only one contract for all activities undertaken especially
for the cross border transaction. The problems, especially when determining the
existence of PE, the determination of the attribution profit of PE, and income tax
treatment from the activities carried out between Contracting States. To
understand the problems, We need understanding of domestic law in a State,
applicable Tax Treaty and Tax Treaty Protocol, and understanding the rule of tax
trety interpretation by the Vienna Convention.
Rianto Abimail.pdf :: Unduh