ABSTRAKPelaku kejahatan selalu berusaha menyelamatkan uang hasil kejahatannya
melalui berbagai cara, salah satunya dengan melakukan pencucian uang (money
laundering). Para pelaku kejahatan, khususnya dalam penggelapan uang, transaksi
terlarang, korupsi bahkan terorisme dan perdagangan obat-obatan terlarang acapkali
melakukan kegiatan money laundering karena dianggap sebagai upaya yang paling
efektif melindungi proses dan hasil kejahatannya melalui bentuk investasi dan
memanfaatkan jasa perbankan.
Untuk mencegah semakin berkembangnya kejahatan yang dapat bersembunyi
melalui money laundering itulah maka bank dituntut memiliki prinsip kehati-hatian
dalam melaksanakan operasionalnya, dikarenakan Bank adalah salah satu lembaga
keuangan mempunyai nilai strategis dalam kehidupan perekonomian Negara bahkan
dapat berdampak pula kepada tatanan hukum, politik dan stabilitas suatu negara.
Salah satu upaya efektif yang dapat dilakukan oleh dunia perbankan dalam
melakukan pencegahan dan pemberantasan terhadap tindak pidana pencucian uang
adalah dengan menerapkan Prinsip Customer Due Diligence (CDD) atau yang dulu
dikenal dengan istilah Prinsip Know Your Customer (KYC) yang secara sederhana dapat
diartikan sebagai Prinsip Mengenal Nasabah yang dilakukan oleh pihak Bank sebagai
tindakan investigasi awal untuk memitigasi risiko terkait money laundering.
Istilah Customer Due Diligence mulai digunakan pada Peraturan Bank
Indonesia Nomor 11/28/PBI/2009 tanggal 1 Juli 2009. Istilah ini terus dipakai hingga
Peraturan Bank Indonesia yang terbaru yakni Peraturan Bank Indonesia Nomor
14/27/PBI/2012 tanggal 28 Desember 2012 tentang Penerapan Program Anti Pencucian
Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum
Penelitian dalam tesis ini ingin memahami bagaimana penerapan prinsip
Customer Due Diligence sebagai strategi pencegahan kejahatan pencucian uang
khususnya di Bank Syariah Mandiri serta memahami kendala yang dihadapi oleh Bank
Syariah Mandiri dalam penerapan prinsip Customer Due Diligence.
Penelitian ini merupakan penelitian socio-legal yang tidak hanya befokus pada
aspek normatif, tetapi juga aspek empiris. Penelitian ini menggunakan data primer dan
data sekunder. Data primer diperoleh dari wawancara terhadap narasumber. Narasumber
dalam penelitian ini adalah Kepala SKAP (Satuan kerja APU dan PPT) Bank Syariah
Mandiri.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan Prinsip Customer Due
Diligence di bank Syariah Mandiri sudah dilaksanakan dengan konsisten dan
berkomitmen tinggi. Prinsip Customer Due Diligence ini juga dapat digunakan sebagai
strategi pencegahan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan melalui lembaga
perbankan. Dalam rangka menerapkan Prinsip Customer Due Diligence, terdapat
beberapa kendala yang harus dihadapi oleh bank umum, khususnya Bank Syariah
Mandiri. Kendala tersebut berasal dari pihak bank, pihak masyarakat, dan pihak PPATK.
ABSTRACTPerpetrators are always trying to save money proceeds of crime through a variety
of ways, one of them with money laundering. The perpetrators of the crime, especially in
the embezzlement, illicit transactions, corruption and even terrorism and trafficking of
illicit drugs often commit money laundering activities because it is considered as the most
effective measures to protect the process and results of crime through investments and
avail banking services.
To prevent the growing crime through money laundering to hide that the bank is
required to have the precautionary principle in carrying out its operations, due to the bank
is a financial institution has a strategic value in the life of the State's economy can impact
even the legal order, political stability and a state.
One of the effective measures that can be undertaken by the banking sector in the
prevention and fight against money laundering is to implement the principle of Customer
Due Diligence (CDD) or formerly known as the principle of Know Your Customer
(KYC) which can be interpreted simply as a Principle Know Your Customer is carried
out by the Bank as an initial investigative actions to mitigate risks related to money
laundering.
Customer Due Diligence term began to be used on Bank Indonesia Regulation
Number 11/28/PBI/2009 dated July 1, 2009. This term continues to be used up to the
latest Bank Indonesia Regulations that Bank Indonesia Regulation Number
14/27/PBI/2012 dated December 28, 2012 on the Implementation of Anti Money
Laundering and Combating the Financing of Terrorism for Commercial Banks.
The research in this thesis would like to understand how the implementation of
the principle of Customer Due Diligence as a money laundering crime prevention
strategies, especially in Syariah Mandiri Bank and understand the constraints faced by
Syariah Mandiri Bank in the implementation of the principle of Customer Due Diligence.
This study is a socio-legal focused not only on normative aspects, but also
aspects of the empirical. This study uses primary data and secondary data. The primary
data obtained from interviews with informants. Interviewees in this study is the Head of
SKAP (work unit Anti Money Laundering and Combating for Financing Terrorism)
Syariah Mandiri Bank.
The results of this study indicate that the implementation of the principle of
Customer Due Diligence in Syariah Mandiri Bank has been implemented with a
consistent and committed. Customer Due Diligence principle can also be used as a crime
prevention strategy money laundering conducted through banking institutions. In order to
implement the principle of Customer Due Diligence, there are several obstacles that must
be faced by commercial banks, especially Syariah Mandiri Bank. These constraints come
from the bank, the community, and the PPATK.
T39009-Mario Humberto.pdf :: Unduh