ABSTRAK
Tesis ini membahas sengketa penerbitan sertipikat hak atas tanah yang didasarkanpada akta hibah sehingga terjadi tumpang tindih kepemilikan hak atas tanah.Penelitian menekankan pada prosedur permohonan hak pada saat pendaftarantanah pertama kali. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengantipologi deskriptif analitis. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa akta hibah tanahyang dibuat di hadapan Notaris adalah untuk tanah-tanah yang belum mempunyaihak atau belum bersertipikat serta terdapat cacat prosedur pada proses pendaftarantanah pertama kali yang berakibat pada pembatalan sertipikat hak atas tanah.Sertipikat hak atas tanah merupakan alat pembuktian yang kuat, bukan alatpembuktian yang mutlak karena selalu terdapat kemungkinan pemegangnyadigugat oleh pihak lain yang merasa berkepentingan, sebagaimana ketentuan Pasal32 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Tidak ada perlindunganhukum kepada pihak yang sudah terdaftar namanya di dalam sertipikat hak atastanah sehubungan dengan telah dibatalkan dan dicabutnya sertipikat hak atastanah secara sepihak oleh Pengadilan Tata Usaha Negara.

---

ABSTRACT
This thesis discusses the dispute over the issuance of the land certificates that wasbased on a grant deed resulting in an overlapp of land rights. The studyemphasizes the procedures of the first land registration. The research employsnormative juridist method with descriptive analysis. The study concluded that thegrant deed of the land made before a Notary only covered unregistered or uncertificatedland and procedural errors of the first land registration resulted in therevocation of the land certificate. Land certificates is a convincing evidence, butnot the absolute evidence as there is always a possibility for the holder to be suedby other parties with interest, as stipulated in Article 32 paragraph 1 ofGovernment Regulation No. 24 of 1997. There is no legal protection to those whohave already registered as owner of the land in regard to the unilateral cancellationand revocation of the land certificate by the State Administrative Tribunal.