ABSTRAK
Intervensi terhadap kekuasaan kekuasaan yudikatif merupakan salah satu indikasirapuhnya prinsip kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Korupsi yudikatif (judicialcorruption) telah melemahkan eksistensi independensi kekuasaan yudikatif dalammemeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara. Politik hukum pembentukanMajelis Kehormatan Hakim sebagai mekanisme pemberhentian hakim padaMahkamah Agung seharusnya mampu menjawab permasalahan tersebut. Penelitianini mempunyai tujuan untuk mengetahui, memahami, menelaah, dan menganalisispolitik hukum pembentukan Majelis Kehormatan Hakim sebagai mekanismepemberhentian hakim pada Mahkamah Agung di Indonesia. Metode penelitian yangdigunakan adalah penelitian hukum normatif ini lebih berfokus pada studi pustaka(library research). Hasil dari penelitian ini adalah sebagai berikut. Pertama, dalamera orde lama dan era orde baru, independensi kekuaan kehakiman diintervensi olehkekuasaan eksekutif. Sedangkan pada era reformasi, bandul independensi kekuasaankehakiman menguat. Akan tetapi, tidak diimbangi dengan akuntabilitas hakim dalammemutus suatu perkara. Kedua, gagasan yang berkembang dalam perubahan UUD1945 selanjutnya adalah memperluas wewenang Komisi Yudisial. KeberadaanKomisi Yudisial yang tidak hanya mengangkat dan menghentikan hakim agung,tetapi juga melakukan pengawasan, walaupun bukan pengawasan mengenai masalahtindakan yudisial, tetapi dalam rangka memelihara kehormatan dan menjagamartabat hakim. Ketiga, politik hukum pembentukan Majelis Kehormatan Hakimsebagai mekanisme pemberhentian hakim pada Mahkamah Agung di Indonesiaadalah membentuk wadah dimana hakim diperiksa dan membela diri. MajelisKehormatan Hakim tetap mempertahankan pemikiran dualisme pengawasan secarainternal maupun eksternal hakim agung. Majelis Kehormatan Hakim hanyamelibatkan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial secara institusional. KomisiYudisial tidak dalam posisi untuk mengusulkan pemberhentian hakim sekaligusmemutus juga sehingga ada keseimbangan kewenangan antara Mahkamah Agungdan Komisi Yudisial. Oleh karenanya, disepakati Mahkamah Agung dan KomisiYudisial berada pada posisi setimbang dalam melakukan usulan pemberhentianterhadap hakim agung dalam Majelis Kehormatan Hakim.

---

ABSTRACT
Intervention against the judiciary power is one indication of the fragility of theprinciple of independence of judicial power. Judicial corruption (judicial corruption)weakened the independence of the judiciary existence in check, try and decide a case.Legal political formation mechanism of the Honorary Council of Judges as thedismissal of judges on the Supreme Court should be able to answer these problems .This study has the objective to find, understand, examine, and analyze legal politicalformation mechanism of the Honorary Council of Judges as the dismissal of judgeson the Supreme Court of Indonesia. The method used in this study is a normativelegal research is more focused on the study of literature (library research). Theresults of this study are as follows. First, in the era of the old order and the neworder era , the independence of the judiciary kekuaan intervention by the executivepower. While the reform era, the pendulum strengthened independence of judicialauthorities. However, it is not matched by the accountability of judges in deciding acase. Second, the idea that developed in 1945 further changes are expanding theauthority of the Judicial Commission. The existence of the Judicial Commissionwhich not only lift and stop the justices, but also monitors, although not control theissue of judicial action , but in order to maintain the honor and maintain the dignityof the judge. Third, the legal political formation of the Honorary Council of Judgesas a mechanism dismissal of judges on the Supreme Court in Indonesia is forming aplace where judges examined and defend themselves. Honorary Council of Judgesretain control duality of thought internally and externally justices. Honorary Councilof Judges of the Supreme Court and only involves institutional Judicial Commission.Judicial Commission is not in a position to propose the dismissal of judges as wellcut as well so there is a balance of authority between Supreme Court and theJudicial Commission. Therefore, the Supreme Court agreed and the JudicialCommission is in a position of equilibrium in conducting the proposed dismissal ofthe justices in the Honorary Council of Judges.